Unduh Aplikasi

Dibekukan, Jusuf Kala Tunjuk Plt Ketua PMI Aceh

Dibekukan, Jusuf Kala Tunjuk Plt Ketua PMI Aceh
Foto : Ist

BANDA ACEH - Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla telah memberhentikan Teuku Alaidinsyah dari posisi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) provinsi Aceh. Pemberhentian ini dilakukan hanya beberapa bulan sebelum masa kepemimpinan Alaidinsyah tuntas. Keputusan pembekuan pemberhentian Alaidinsyah itu keluarkan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua Umum PMI Nomor : 074/KEP/PP.PMl/X/2020. 

Baca: Jusuf Kalla Bekukan Kepengurusan PMI Aceh

Dalam SK tersebut juga disebutkan bahwa pengurus pusat PMI menunjuk Muhammad Muas, (Ketua Bidang Organisasi PP PMI), sebagai Ketua Tim Pelaksana Tugas PMI Provinsi Aceh. Muhammad Muas akan dibantu oleh     Murdani Yusuf, SE (Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI Provinsi Aceh), sebagai Wakil Ketua, Rapiuddin Hamarung, (Ketua Bidang Hukum dan Aset PP PMI), sebagai anggota dan Qamaruzzaman Hagny, (Ketua PMI Kota Banda Aceh) anggota.

Dalam SK yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2020 tersebut, Tim Pelaksana tugas yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum PMI, diminta melaksanakan konsolidasi organisasi serta melaksanakan Musyawarah Luar Biasa dan/atau Musyawarah dipercepat PMI Provinsi Aceh paling lambat 2 (dua) bulan sejak keputusan ini ditandatangani.

Berita isi lengkap SK pemberhentian Teuku Alaidinsyah:

PALANG MERAH INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA UMUM PALANG MERAH INDONESIA Nomor : 074/KEP/PP.PMl/X/2020

TENTANG
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI ACEH
KETUA UMUM PALANG MERAH INDONESIA.

Menimbang         : 
a. bahwa Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh dinilai telah tidak menaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI serta kebijakan dari Pengurus Pusat terkait penanganan pandemi virus corona (covid-19), sehingga perlu untuk di nonaktifkan/dibekukan;

b. bahwa dalam rangka penanganan pandemi covid-19 diperlukan penguatan Orgasnisasi Palang Merah Indonesia agar dapat membantu pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan pandemictersebut; 

c. bahwa Organisasi Palang Merah Indonesia berdasarkan undangundang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalangmerahan, mempunyai tugas membantu pemerintah dalam menangani masalah kesehatan;

d.    bahwa berdasarkan huruf a, b dan c dan setelah  berkoordinasi/berkomunikasi dengan Gubernur Provinsi Aceh sebagai pelindung PMI Provinsi Aceh, dianggap perlu untuk menetapkan kebijakan dalam menguatkan kepemimpinan PMI Provinsi Aceh;

e.    bahwa pembekuan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, c dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum PMI;

Mengingat          : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);

3.    Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang
Merah Indonesia;

4.    Peraturan Organisasi Palang     Indonesia    Nomor
002/PO/PP.PMl/V/2020 tentang Kepengurusan; Memperhatikan: Hasil Rapat Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Tanggal 1 Oktober 2020, di Jakarta.

MEMUTUSKAN;
Menetapkan    : KEPUTUSAN KETUA UMUM PALANG MERAH INDONESIA TENTANG
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI ACEH;      

PERTAMA    • Membekukan Kepengurusan Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh;

KEDUA    , Mencabut Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 112/KEP/PP.PMl/lll/2016 tentang Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh Masa Bakti Tahun 2015-2020 dan Keputusan Pengurus
Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 111/KEP/PP.PMl/lll/2016 tentang Penetapan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh, Masa Bakti Tahun 2015-2020.

KETIGA    : Menunjuk dan menugaskan Tim Pelaksana Tugas Kepengurusan PMI Provinsi Aceh, sebagai berikut :
1.    Muhammad Muas, (Ketua Bidang Organisasi PP PMI), sebagai Ketua Tim Pelaksana Tugas PMI Provinsi Aceh;

2.    Murdani Yusuf, SE (Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI Provinsi Aceh), sebagai Wakil Ketua;

3.    Rapiuddin Hamarung, (Ketua Bidang Hukum dan Aset PP PMI), sebagai Anggota;

4.    Qamaruzzaman Hagny, (Ketua PMI Kota Banda Aceh), Sebagai Anggota.

KEEMPAT    : Dalam pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada butir KETIGA, Tim Pelaksana Tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan bertugas melaksanakan konsolidasi organisasi serta melaksanakan Musyawarah Luar Biasa dan/atau Musyawarah dipercepat PMI Provinsi Aceh paling lambat 2 (dua) bulan sejak keputusan ini ditandatangani;

KELIMA    : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal    6 Oktober 2020
Pengurus Pusat PALANG  MERAH INDONESIA

Ketua Umum

Muhammad Jusuf Kalla

Tembusan Yth:
1.    Gubernur Provinsi Aceh selaku Pelindung;
2.    Segenap Pengurus Pusat PMI;
3.    Segenap Pengurus PMI Provinsi Se-lndonesia;
4.    Arsip.

Komentar

Loading...