Unduh Aplikasi

Dibangun 2016, Kios di Pantai Wisata Trienggadeng Belum Jadi PAD

Dibangun 2016, Kios di Pantai Wisata Trienggadeng Belum Jadi PAD
Pergole (kiri) dan Kios (kanan) milik Disporapar Pidie Jaya. Foto: AJNN.Net/Muksalmina

PIDIE JAYA - Sebanyak 14 unit kios yang dibangun di lokasi Pantai Wisata Islami Pidie Jaya di Kecamatan Trienggadeng, hingga saat ini belum menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten setempat. Pasalnya, lebih dari dua tahun ditempati, kios yang dibangun pada tahun 2016 dengan menelan anggaran Rp 591 juta itu tidak dipungut biaya sewa.

"Saat pembagian kios waktu itu, siapa yang mau jualan, jualan saja dulu. Tapi sudah dua tahun, kami belum diminta biaya sewa kios oleh pemda. Ya, jika memang diwajibkan membayar uang sewa, tentu saja kami akan membayar," kata salah seorang pengelola kios di Pantai Wisata Trienggadeng.

Dikonfirmasi AJNN, Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Pidie Jaya melalui Kepala Bidang (Kabid) Parawisata, M Iqbal, Senin (4/11) mengatakan, 14 unit kios itu dibangun tahun 2016, saat itu bidang pariwisata masih satu atap dengan dinas perhubungan setempat.

Terkait restribusi di Pantai Wisata Tringgadeng, Iqbal menjelaskan, pihaknya tidak mempunyai peraturan ataupun ketetapan dalam qanun untuk mengutip restribusi daerah. Sebab, disporapar tidak termasuk dinas target PAD.

"Kami tidak bisa mengutip biaya sewa kios, dan biaya masuk ke Pantai Wisata Tringgadeng, sebab pengutipan restribusi itu harus ada qanun," jelasnya.

Ia tidak mengetahui apakah 14 unit kios di pantai wisata itu telah menjadi PAD. Lanjut Iqbal, seharusnya pengutipan biaya sewa kios di pantai itu wajib dilakukan. Namun demikian, pihaknya tidak dapat melakukan pengutipan restribusi daerah karena tidak memiliki dasar pengutipan restribusi yang harus diatur dalam Qanun.

Iqbal menambahkan, pihaknya telah menyarankan pembuatan qanun agar Disporapar dapat mengutip restribusi di tempat wisata. Namun saran itu ditolak oleh pimpinan kabupaten setempat.

"Kami telah menyarakan untuk pembuatan qanun, tapi menelan biaya dan waktu yang lumayan. Sehingga Sekda menyarankan agar pengutipan restribusi itu dikembalikan ke dinas terkait, misal pengutipan biaya masuk, dikelola oleh dishub. Sewa kios dikelola oleh Disperindagkop," sebut Iqbal.

"Terkait pengutipan biaya sewa kios di Pantai Trienggadeng, kami juga dipertanyakan oleh dewan, tapi kami tidak bisa melakukan pengutipan itu karena tidak ada qanun," tutup Iqbal mempertegas.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...