Unduh Aplikasi

Dianggap cacat hukum, Fraksi Nasional ancam boikot paripurna

ACEH BARAT DAYA –  Kisruh dua Faksi di lembaga DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) dalam membentuk alat kelengkapan dewan terus berlanjut. Buktinya, sebanyak 12 anggota DPRK dari Fraksi Gabungan Nasional Bersatu Minggu (14/12) melakukan rapat mendadak di kantor Partai Nasdem Abdya yang beralamat di jalan Persada Blangpidie.

Amatan AJNN, ke 12 anggota dewan yang tergabung dalam fraksi Gabungan Nasional itu mengancam tidak menghadiri Paripurna Pengesahan tata tertib (tatib) yang diselenggarakan Senin (15/12) besok.

Menurut mereka, ancaman boikot paripurna pengesahan tatib yang dilakukan oleh fraksi Gabungan Nasional sangat beralasan, selain bertentangan dengan pasal 29 juga menabrak PP Nomor 16 tahun 2010, yaitu pasal  48 ayat 2 dan 5.

Selain dari itu, hasil verifikasi yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi Aceh juga mendapat keanehan. Betapa tidak, pada pasal 44 ayat 2 dan 3 pimpinan DPRK punya hak suara dalam memilih ketua komisi. Padahal aturan tersebut sangat bertetangan dengan tatib DPRK Abdya yang sudah disepakati ada 14 Oktober lalu.

Zulfan, salah seorang anggota DPRK Abdya dari Partai Kebangiktan Bangsa (PKB) kepada Ajnn menyebutkan, proses pembentukan alat kelengkapan DPRK Abdya hingga kni masih bertahan dengan “ayat-ayat siluman” yang diterapkan oleh fraksi PA.

Menurut dia, Fraksi PA sepertinya ingin merebut kekuasaan ketua Komisi dilembaga dewan melalui ayat-ayat “setan” dengan memberikan hak suara kepada pimpinan DPRK dalam memilih ketua komisi.

“ Ini sangat bertentangan dengan dengan pasal 29 dan pasal 42 tentang tatib DPRK Abdya yang sudah disepakati. Dalam pasal-pasal tersebut, pimpinan DPRK tidak boleh merangkap sebagai anggota alat kelengkapan lainna kecuali menjadi pimpinan Banmus dan pimpinan Banggar” kata politisi PKB yang juga mantan anggota dewan 2009-2014 dari PDK itu.

Oleh karena itulah, kami para Fraksi Nasional mengancam akan tidak menghadiri Paripurna yang akan diselengarakan besok karena dianggap tidak sesuai dengan tatib yang ada.

“Pada pasal 68 ayat 1, jelas tertulis anggota badan legeslasi DPRK  ditetapkan dalam rapat paripurna secara proposional melalui perwakilan fraksi-fraksi DPRK. Bukan dengan ayat-ayat “setan” demikian kata politisi asal daerah pemilihan Blangpidie-Susoh ini.

SUPRIAN

Komentar

Loading...