Unduh Aplikasi

Di Hadapan Pendemo, DPRA Minta Kadisnaker Aceh Tak Jalankan UU Cipta Kerja

Di Hadapan Pendemo, DPRA Minta Kadisnaker Aceh Tak Jalankan UU Cipta Kerja
Aksi unjuk rasa Aliansi Buruh Aceh di gedung DPRA. Foto: AJNN/Mulyana Syahriyal

BANDA ACEH - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) M Rizal Falevi Kirani meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh untuk tidak menjalankan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh Pemerintah Pusat

Pasalnya, menurut Falevi, Aceh memiliki Qanun nomor 7 tahun 2014 yang memang  manifestasi dari pada Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Falevi mendesak, agar Gubernur Aceh memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan untuk menjalankan qanun tersebut dengan sebenar-banarnya.

Sebab, pembuatan qanun bukan hanya sekedar dibuat tapi wajib dijalankan dan di implementasikan.

Namun, kata Falevi, jika Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk  Aceh tidak menjalankan, maka Falevi meminta agar kepala dinas tersebut diganti oleh Gubernur Aceh.

"Kita minta kepala Disnaker Aceh jalankan qanun nomor 7 tahun 2014, jika tidak berani turun dari kepala dinas. Karena ini aturan, bicara Aceh, Aceh memiliki undang-undang tersendiri, punya qanun tersendiri dan qanun itu bukan hanya sekedar dibuat tetapi wajib dijalankan dan di implementasikan," kata Falevi.

Politisi Partai Nanggroe Aceh ini berharap, agar dinas ketenagakerjaan untuk benar-benar pro aktif terhadap tenagah kerja di Aceh.

Dan Falevi berjanji, jika dalam qanun nomor 7 tahun 2014 didapatkan ada yang lemah, maka Komisi V DPRA  akan usul inisiatif untuk menguatkan qanun tersebut lebih kuat untuk menjamin kedaulatan buruh, kedaulatan pekerja Aceh yang diatur oleh Pemerintah Aceh.

Komentar

Loading...