Unduh Aplikasi

Di Debat Kandidat Cagub Aceh, KIP Abaikan Suara Perempuan

Di Debat Kandidat Cagub Aceh, KIP Abaikan Suara Perempuan
Enam calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2017.

BANDA ACEH - Kebijakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memilih tiga panelis laki-laki untuk debat kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh mendapat kritikan dari perempuan. Pasalnya pihak KIP tidak memasukkan satu perempuan pun untuk menjadi panelis.

Presedium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia Destika Gilang Lestari menilai KIP Aceh telah melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Seharusnya dalam debat kandidat yang akan berlangsung, Kamis (22/12) malam, harus ada keterwakilan satu orang perempuan untuk menjadi panelis.

"Ketika perempuan menjadi panelis, pasti akan mempertanyakan tentang komitmen dari kandidat untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Karena kami melihat tingkat kekerasan perempuan dan anak tinggi di Aceh, dan itu berdasarkan data dari Jaring Pemantaun Aceh 231," kata Destika Gilang Lestari kepada AJNN, Kamis (22/12).

Baca: Waktu Debat Calon Gubernur Aceh Hanya 90 Menit

Bahkan, kata Gilang, dalam enam garis besar yang disampaikan kepada kandidat tidak ada satu pun isu tentang perempuan dan anak yang disinggu, ini semakin membuktikan bahwa KIP Aceh tidak perduli terhadap isu perempuan.

"Anggaran pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak harus ditingkatkan, karena kami melihat selama ini anggaran untuk perempuan sangat minim. Sehingga banyak perempuan korban kekerasan yang tidak bisa mendapatkan haknya untuk proses pendampingan. Bagaiamana melihat komitmen cagub tentang isu perempuan kalau tingkat panelis saja tidak dimasukkan keterwakilan perempuan," ungkapnya.

Gilang--sapaa Destika Gilang Lestari--juga mempertanyakan indikator KIP memilih seluruh panelis dari unsur laki-laki, padahal banyak perempuan-perempuan Aceh yang mempunyai kapasitas untuk menjadi panelis.

"Kami berharap kepada KIP pada debat kandidat yang kedua wajib memasukan keterwakilan perempuan sebagai panelis dan dalam garis besar juga memasukkan isu perlidungan dan pemberdayaan perempuan dan anak," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Srikandi Anti Korupsi Aceh, Rahayu Fujianti mengatakan dengan ketidak terwakilnya penelis perempuan dalam debat kandidat menunjukkan bahwa isu perempuan, anak, dan kelompok disabilitas dipastikan tidak akan terakomodir, padahal jumlah pemilih perempuna dan disabilitas cukup tinggi di Aceh.

"Padahal di KIP itu ada satu orang komisioner perempuan, kenapa dia bisa lupa dengan isu perempuan dalam debat ini. Seharusnya dia bisa memasukkan satu orang panelis perempuna dalam debat tersebut. Jangankan panelis, dalam enam garis pertanyaan yang disampaikan ke kandidat juga tidak dimasukkan isu perempuan dan anak," ungkapnya.

Bahkan, Rahayu merasa pesimis apabila gubernur yang terpilih nanti akan luput membicaraka masalah perempuan, anak dan disabilitas. Karena dari sejak awal tidak pernah ditanggih janji dan komitmen politiknya cagub tersebut.

"Di Aceh, isu kekerasan perempuan dan anak menjadi perhatian serius pemerintah, tapi KIP seperti mengabaikan itu, bagaimana perempuan bisa melihat komitmen kandidat untuk melindungi perempuan dan anak," ujarnya.

Komentar

Loading...