Unduh Aplikasi

Di Bawah Lindungan BPKP

Di Bawah Lindungan BPKP
Ilustrasi.
RASA takjub publik terhadap sikap Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh semakin menjadi-jadi. Berulang kali lembaga ini mencoba mempermainkan hukum dengan kewenangan audit yang mereka miliki.

Lembaga yang terdesak tenggat penyelesaian perkara harus rela jadi kambing hitam dan banyak-banyak mengelus dada atas sikap cuek petinggi BPKP untuk sekadar memberikan hasil audit kerugian negara yang dimintakan kepada badan itu.

Awalnya, ada ketidakpercayaan saat kepolisian dan kejaksaan menyatakan sejumlah kasus yang mereka tangani belum dapat ditindaklanjuti. Alasannya klise: kerugian negara belum dihitung. Maklum saja, dua lembaga ini cenderung dianggap pilih tebu dalam menangani kasus.

Namun ternyata anggapan ini salah. Bukan kepolisian, bukan pula kejaksaan. Tapi BPKP yang menghalang-halanginya. Bahkan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mencatat beberapa pekerjaan rumah besar BPKP yang tak kunjung diketahui potensi kerugiannya. Ini jelas menghambat penuntasan proses hukum sejumlah kasus korupsi di Aceh.

Dari Banda Aceh, kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan traktor di Dinas Pertanian Aceh yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh pada 2014. Demikian juga dengan indikasi tindak pidana korupsi dana bantuan masjid di Bener Meriah. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Redelong sejak 2014.

Pindah ke barat, kasus cetak sawah baru, yang bersumber dari APBN 2011-2012 yang ditangani Kejari Meulaboh, belum bisa dilanjutkan karena terhambat hasil perhitungan kerugian. Kabar audit macet teranyar datang dari Pidie. Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Masjid Tgk Dimeureuhom. Dana pembangunan masjid ini bersumber dari dana aspirasi bekas anggota dewan.

Kapok dimain-mainkan BPKP, Kejari Banda Aceh mencoba jurus baru. Setelah balik kanan dari BPKP, kejaksaan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghitung angka kerugian negara pada kasus truk pemadam kebakaran. Hasilnya tak menunggu terlalu lama, kejaksaan langsung menetapkan 10 “pemain” sebagai tersangka.

Kalau begini keadaannya, wajar jika lembaga penegak hukum mengkaji ulang kerja sama mereka dengan BPKP. Hubungan ini hanya membuang-buang waktu dan energi. Publik pun dibuat muak dengan ulah pejabat BPKP yang berlagak bak putri raja; sulit dikonfirmasi.

Atau malah saat ini BPKP bermetamorfosis menjadi penjaga yang melindungi para koruptor. Sehingga para koruptor mempunyai tempat berlindung baru, di bawah kuasa BPKP.

Komentar

Loading...