Unduh Aplikasi

Dewan Tukang Stempel

Dewan Tukang Stempel
Ilustrasi: dreamstime.

SEORANG mahasiswa asal Aceh yang menempuh pendidikan di Universitas Padjajaran mempertanyakan peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie. Dia menilai lembaga itu hampir tak memiliki fungsi. 

Padahal, sesuai amanah Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD/DPD dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab ketiga Pasal 77 tentang Fungsi DPRD, yaitu DPRD Kabupaten/Kota selaku lembaga legislatif yang mempunyai fungsi legislation, budgeting dan controling. 

Tapi fenomena itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Pidie. Di hampir seluruh daerah di Aceh, kondisi yang sama terjadi. Bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kondisinya 11-12; beda-beda tipis. 

Lembaga ini merupakan wajah demokrasi di Aceh yang sesungguhnya. Para anggota dewan seharusnya menjadi pihak terdepan dalam melindungi harta negara. Memastikan eksekutif bekerja optimal saat menggunakan uang daerah. 

Yang terjadi justru sebaliknya. Anggota dewan, di setiap tingkatan, ramai-ramai menetek pada kekuasaan. Partai-partai yang menjadi pengusung kepala daerah, di parlemen, lupa bahwa mereka seharusnya bekerja atas nama rakyat, bukan kekuasaan. 

Mereka khawatir jika terlalu kritis, mereka tidak akan mendapatkan kue anggaran. Satu-satunya cara agar bisa bertahan, dan mengumpulkan modal, adalah jurus aji mumpung; mendekat dengan kekuasaan. 

Produk-produk politik, baik itu qanun ataupun kritik, hanya sekadar pemanis di media massa. Janji-janji untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pemilihan, hanya diingat saat reses. Namun saat kembali berkantor di gedung parlemen, mereka langsung lupa. 

Saat ini, masyarakat merindukan orang-orang di parlemen yang bekerja menjalakan mandat yang didapat dari proses pemilihan umum. Hanya sedikit yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat yang mereka wakili. 

Sejumlah anggota parlemen hanya bersemangat saat membahas aturan-aturan yang menguntungkan mereka. Mereka terjerat dalam kepentingan oligarki yang mendorong masyarakat semakin apatis terhadap dunia perpolitikan. 

Kondisi ini harus diingat. Masyarakat, para pemilih, harus memastikan orang-orang yang tidak bekerja ini tidak lagi bisa kembali ke gedung parlemen. Seberapa manis pun janji politik mereka. Toh terbukti, mereka lebih senang menjadi stempel kekuasaan. 

HUT Pijay

Komentar

Loading...