Unduh Aplikasi

Dewan Singkil Soroti Banyaknya Bantuan Pemerintah Tak Tepat Sasaran

Dewan Singkil Soroti Banyaknya Bantuan Pemerintah Tak Tepat Sasaran
Sidang Paripurna Panja LKPJ Bupati Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015.
ACEH SINGKIL - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menyoroti banyaknya program bantuan pemerintah setempat yang tak tepat sasaran sehingga menimbulkan kesan pilih kasih.

Salah satu bantuan yang paling disorot adalah bantuan ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Singkil, besarnya dana yang dikucurkan tak dibarengi peningkatan produksi ternak setiap tahunnya. Padahal anggaran yang berada di intansi tersebut mencapai Rp 9 miliar.

Hal itu sebagaimana disampaikan H. Mairaya Ketua Panja Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Aceh Singkil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2015, dalam sidang paripurna, Senin (8/8) sore.

“Bantuan peternakan belum memberikan manfaat, akibat penerima bantuan tidak layak menerima,” kata Mairaya.

Kedepan, Mairaya meminta dinas terkait lebih selektif dalam memberian bantuan yakni kepada warga kurang mampu atau yang benar-benar layak menerima, agar tidak memunculkan kesan bantuan yang diberikan pilih kasih dan hanya menghabiskan anggaran.

Selain itu, dalam laporanya Panitia Kerja (Panja) DPRK juga menyampaikan sejumlah persoalan yang harus diperbaiki Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi berserta satuan kerja perangkat kabupaten. Antara lain soal kepatuhan bupati dalam menyampaikan menyampaikan LKPJ, dimana seharusnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir sudah harus disampaikan, akan tetapi hal itu tidak dilakukan, LKPJ baru disampaikan lima bulan kemudian.

Besarnya silpa anggaran tahun 2015 yang mencapai Rp 60 miliar lebih atau meningkat dari tahun sebelumnya juga menjadi sorotan dewan. Wakil rakyat khawatir jika terus dibiarkan dapat menjadi alasan terjadinya pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga merugikan daerah.

“Kami juga mempertanyakan dana yang bersumber dari APBN yang tidak diberitahukan kepada legislatif penggunaanya, sehingga kami bingung ketika menjawab pertanyaan dari masyarakat,” kata Mairaya.

Sorotan lain tertuju pada anggaran di dinas pendidikan yang dinilai belum sebanding dengan peningkatan mutu pendidikan di tanah sekata sepekat, pelayanan di RSUD Aceh Singkil juga minta ditingkatkan, jangan lagi ada pasien yang dirujuk kerumah sakit ibu dan anak Kota Subulussalam karena doktenya tidak ada.

Rendahnya pendapatan asli daerah dibanding dana transfer pusat juga menjadi sorotan, panja dewan meminta dinas pariwisata melakuakn promosi wisata ke luar daerah sehingga dapat meningkatkan PAD.

Terakhir yang disorot adalah dinas pekerjaan umum, yakni terkait rendahnya realisasi anggaran yang hanya mencapai 81 persen. Akibat proses lelang yang terlambat sedangkan dinas kelautan dan perikanan, disorot soal anggaran sosialisasi penegakkan hukum yang mencapai Rp 2 miliar, namun penangkapan ikan dengan cara ilegal masih saja terus terjadi, sehingga sosialisasi dianggap belum maksimal.

Komentar

Loading...