Unduh Aplikasi

Dewan Sebut Pembahasan R-APBK Aceh Selatan 2020 Cacat Hukum

Dewan Sebut Pembahasan R-APBK Aceh Selatan 2020 Cacat Hukum
Anggota DPRK Aceh Selatan, Muntasir. Foto: Ist

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Muntasir menilai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) 2020 di daerahnya cacat hukum dan prosedur.

"Pembahasan RAPBK Aceh Selatan tahun anggaran 2020 cacat hukum dan cacat prosedur," kata Muntasir kepada AJNN beberapa hari lalu.

Kata Muntasir, pembahasan RAPBK Aceh Selatan 2020 oleh DPRK setempat pada 25 November 2019, lalu itu disinyalir cacat secara prosedur karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum final.

Sampai hari ini, masih ada enam anggota dewan yang tidak dilibatkan pada proses pembahasan tersebut lantaran belum dimasukkan dalam susunan AKD, baik Fraksi, Komisi, Banggar, Banleg maupun Banmus.

"Sebelum pembahasan AKD harus jelas dulu, sekarang ini dalam proses hukum, AKD belum final, tiga partai tidak dimasukkan," ujarnya.

Mengingat belum finalnya AKD serta untuk menghindari terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembahasan RAPBK Aceh Selatan, Muntasir telah menyurati Plt Gubernur Aceh dan juga ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyampaikan penolakannya dan permasalahan tersebut.

Hematnya, rancangan qanun APBK Aceh Selatan tersebut cacat secara inkonstitusional karena ada ketentuan yuridis sebelum pembentukan AKD final, maka lembaga DPRK tidak memiliki legitimasi melakukan kegiatan pemerintahan lainnya.

Muntasir menjelaskan, sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020 disebutkan tahapan pembahasan RAPBK pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan mulai dari penyampaian KUA PPAS kepada DPRD untuk dibahas hingga adanya kesepakatan bersama.

"Berkaitan dengan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas, pembahasan rancangan APBK 2020 dilaksanakan oleh Banggar DPRK dan tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana bunyi pasal 17 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018," terang Muntasir.

Selain itu, lanjut Muntasir, pembahasan RAPBK 2020 oleh DPRK Aceh Selatan itu tidak melakukan tahapan sesuai mekanisme yang berlaku yaitu tanpa adanya penyampaian pendapat akhir fraksi. Serta prosesnya hanya berjalan empat hari.

"Pembahasannya juga janggal, dimana RAPBK sebesar R 1,4 triliun hanya dibahas selama empat hari, dan tidak dilakukan pendapat akhir fraksi," sebutnya.

Karena itu, Muntasir meminta Plt Gubernur Aceh dan Mendagri untuk mengambil jalan tengah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga RAPBK Aceh Selatan berjalan sesuai aturan.

"RAPBK sudah disahkan, Pemerintah Provinsi dan Mendagri kita minta harus mengeluarkan satu keputusan," harap Muntasir.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Bustami mengatakan bahwa RAPBK 2020 itu telah dibahas sejak dewan lama, dan mereka selaku anggota DPRK yang baru hanya melanjutkan atau menyelesaikannya saja.

"Itu waktu anggota DPRK lama, sudah lama, tapi dalam finalisasi kita belum dapat kemarin sehingga dilanjutkan oleh dewan periode sekarang," tandas Bustami.

Komentar

Loading...