Unduh Aplikasi

Dewan Pertanyakan Anggaran Covid-19 Puluhan Miliar di Aceh Utara

Dewan Pertanyakan Anggaran Covid-19 Puluhan Miliar di Aceh Utara
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH UTARA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara mepertanyakan anggaran penanggulangan Coronavirus Disease (Covid-19) bernilai Rp30 miliar lebih di daerah tersebut.

Pasalnya, sejauh ini tidak ada transparansi dari Tim Gugus Penanggulangan Covid-19 kemana saja anggaran tersebut dipergunakan. Bahkan, pihaknya menilai bahwa tidak ada hal menonjol yang ditunjukkan dengan anggaran itu.

Selain itu, lokasi karantina serta isolasi Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang ditempatkan di Shelter Imigran Rohingya,di Gampong Blang Adoe, Kecamatan Kutamakmur, Aceh Utara juga dinilai tidak lengkap dan tidaksesuai.

Padahal anggaran yang diplot untuk tempat isolasi itu disebut-sebut dan diduga senilai Rp750 juta. Selain itu, hewan liar dan melata seperti ular berbisa, juga sempat ditemui memasuki kawasan tersebut, serta membahayakan masyarakat yang menghuni tempat itu.

“Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh tim gugus Kabupaten Aceh Utara, sekarang yang sibuk-sibuk bantuan dari Kementrian, Gubernur Aceh, Dana Desa,” kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejagtera (PKS) Teungku Saifuddin Usman kepada AJNN, Selasa (2/6).

Dikatakannya, selama ini Pemerintah Daerah mendorong desa-desa untuk menyalurkan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 kepada masyarakat yang terdampak. Akan tetapi dana di Aceh Utara diapakan?, dimusyawarah dengan siapa? Dan disalurkan kemana?.

“Masyarakat yang ODP dan mengisolasi diri di Blang Adoe, hingga hari ini Shelter sudah kosong, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di Shelter Cuma ada materas untuk tidur (kasur). Saat bulan puasa, mereka mau memanaskan air tidak ada fasilitas, selain itu juga kemasukan ular berbisa, serta hewan buas berkeliaran disekitaran,” ujarnya.

Sambung Saifuddin, seharusnya dana yang ada di Pemerintah Aceh Utara khususnya di Tim Gugus, dipergunakan untuk hal-hal seperti itu. Hari ini masyarakat, sudah memiliki kemauan sendiri untuk isolasi mandiri, namun perhatian Pemerintah Daerah sama sekali tidak ada.

“Untuk apa Tim Gugus yang anggarannya miliaran rupiah dari APBK Aceh Utara dan uang rakyat itu diapain. Selain itu anggaran Covid-19 tidak transparan dan tidak ada diinfomasikan ke public,” ungkapnya.

Teungku Saifuddin mempertanyakan, saat pemberitaan di berbagai media, anggaran itu ada. Namun kemana saja digunakan, tidak ada pembagian masker di desa-desa, bahkan untuk perangkat desa juga tidak ada.

“Selain itu, juga ada petugas yang mengadu kepada kami bahwa belum menerima hasil jerihnya, dan itu sangat disayangkan. Itu relawan yang berpatisipasi dan rela meninggalkan anak istri sampe berbulan-bulan di daerah rawan. Namun hari-hari besar seperti Meugang dan lebaran mereka tidak mendapatkan apa-apa,” tuturnya.

Pihaknya meminta, agar Tim Gugus melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, lihatlah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, jangan masyarakat diisolasi tapi keamanan dan kenyamanan mereka tidak dijaga. Karena itu harus dilakukan.

“Soal anggaran, Pemerintah harus membelanjakan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat yang berdampak Covid-19. Baik itu petani serta nelayan juga masyarakat lainnya.

Teungku Saifuddin juga mengajak, Pemerintah Daerah khususnya tim gugus agar berkompromi kembali, apa yang harus diperioritas dengan anggaran yang sudah diplot. Sehingga anggaran bisa transparan dan kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

Komentar

Loading...