Unduh Aplikasi

Dewan Panggil Pemko Lhokseumawe Soal Penggusuran 35 Rumah di Gampong Jawa Lama

Dewan Panggil Pemko Lhokseumawe Soal Penggusuran 35 Rumah di Gampong Jawa Lama
Foto: AJNN/Sarina

LHOKSEUMAWE - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe memanggil pemerintah kota setempat dan intansi terkait perihal penggusuran 35 unit rumah di Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Rabu (3/9).

“Setelah kami telusuri dari berbagai tingkatan dan kepentingan dari yang bertanggungjawab, pada pertemuan hari ini sudah ada kesimpulan sementara, untuk memberikan waktu kepada Pemerintah Kota Lhoskeumawe, untuk menyelesaikan perihal konpensasi terhadap pergantian bangunan milik warga Gampong jawa lama,” kata Wakil DPRK Lhokseumawe, T Sofyanus usai melangsungkan pertemuan dengan Pemko Lhokseumawe.

Sambung Sofyanus, soal kompensasi kepada masyarakat yang dinilai tidak sesuai menjadi pertimbangan kembali bagi Pemko Lhokseumawe, dan saat ini masalah itu akan dipegang langsung oleh Komisi C DPRK Lhokseumawe.

“Pemko Lhokseumawe meminta waktu, dan kami memberikan waktu itu sampai di bawah 10 September 2020, karena dana ini bersumber APBN harus segera dipercepat dan dituntaskan,” ujarnya.

Baca: 35 Rumah di Gampong Jawa Lama akan Digusur, Warga Mengadu ke DPRK Lhokseumawe

Menurutnya, rapat hari ini belum ada keputusan yang konkrit, karena pertemuan kali ini menggali terlebih dulu persoalan dan pertanyakan kembali permasalahan itu, mengingat, tidak semua unsur dan intansi yang diundang hadir.

“Dari PUPR Lhokseumawe, selaku teknisinya juga tidak hadir, dikarenakan ada halangan. Kami berharap pemerintah ada untuk masyarakat, apalagi warga setempat mendukung, hanya saja menyangkut kompensasi dan bantuan keuangan untuk mereka yang dinilai belum cocok,” tuturnya.

Pihaknya juga mempertanyakan soal dana yang diplot Rp150 juta sebagai kompensasi untuk dibagikan kepada masyarakat guna bantuan social setelah bangunan mereka dirobohkan nanti.

“Kenapa anggaran hanya Rp150 juta? dan kenapa mereka berani memplot sekian tanpa ada survey yang konkrit, dan anggaran itu perlu dikaji ulang,” imbuhnya.

Komentar

Loading...