Unduh Aplikasi

PERUBAHAN QANUN TATA CARA ALOKASI OTSUS

Dewan Pacu, Elemen Sipil Minta Ditunda  

Dewan Pacu, Elemen Sipil Minta Ditunda  
BANDA ACEH – Perwakilan elemen sipil (LSM)  meminta pembahasan rancangan qanun tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus Aceh ditunda.
 
Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Hafidh. Menurutnya, Rancangan Perubahan Kedua Qanun nomor 2 tahun 2008 ini terkesan dipaksakan dan tidak melibatkan kabupaten/kota.
 
“Kita bisa lihat di rapat dengar pendapat kemarin, pengakuan mereka tidak dilibatkan. Padahal dalam perancangan qanun harus dibuka selebar-lebarnya. Karena mereka adalah user,” ungkap Haifdh, Kamis (24/11).
 
Sementara itu, Sekretaris Pansus Dana Otonomi Khusus dan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi 2016 DPR Aceh, Murdani Yusuf mengatakan, pihaknya terus melakukan pembahasan rancangan qanun (Raqan) ini.
 
“Diusahakan pengesahan dalam waktu dekat. Lebih cepat lebih baik,” katanya kepada wartawan, usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPR Aceh, Rabu kemarin.
 
Selain meminta penundaan  pembahasan qanun, Hafidh yang mewakili beberapa lembaga, juga mempertanyakan kebijakan atau pasal-pasal dalam raqan tersebut. Salah satunya soal agenda musrenbang otsus dan kriteria menyeleksi penerima program yang dihapus.
 
Pegiat antikorupsi ini juga menyoal pembentukan satuan kerja (Satker) khusus. Kebijakan ini dinilai akan terjadi kerawanan. Pasalnya, akan memberi kewenangan yang besar kepada Satker untuk menentukan kabupaten/kota yang akan mendapat atau tidak menerima program otsus dan migas.
 
“Menurut kita, ini harusnya tidak ada. Karena Satker juga akan overlapping dengan Bappeda. Satker ini seperti Bappeda kecil,” ujarnya.
 
Kemudian, lanjut dia, pembentukan tim pengawas oleh DPR Aceh juga akan menjadi pemborosan. “Bukankah tugas DPR Aceh salah satunya melakukan pengawasan,” katanya.
 
Hafidh meminta DPR Aceh memperhatikan pedoman penggunaan otsus dalam dokumen rencana induk yang dibuat Pemerintah Aceh 2015 lalu. 
 
“Kalau raqan ini disahkan, maka rencana induk bisa bubar,” ujarnya. “Kita menilai rencana induk otsus ini lebih baik.”
 
Ia juga mewanti Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk tidak menyibukkan merumuskan seperti raqan tersebut. Hal itu, kata dia, tidak menjadi fokus menyelesaikan masalah di Aceh.  Sementara waktu menggunakan otsus Aceh semakin sempit. 

Komentar

Loading...