Unduh Aplikasi

Dewan Lama Belum Kembalikan Mobil Dinas, Sekwan Pidie Diminta Harus Tegas

Dewan Lama Belum Kembalikan Mobil Dinas, Sekwan Pidie Diminta Harus Tegas
Ilustrasi. Foto: Net

PIDIE - Sikap mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kabupaten (DPRK) Pidie periode 2014-2019 yang belum mengembalikan mobil dinas dinilai tidak taat aturan.

"Sikap tersebut bisa membuat publik beranggapan bahwa melakukan sebuah penyimpangan merupakan sesuatu yang wajar bagi anggota DPRK," kata Praktisi hukum asal Pidie Muharramsyah kepada AJNN, Rabu (16/10).

Bila ingin membantah anggapan tersebut, Muharram menyarankan agar pimpinan DPRK Pidie yang baru segera memberikan peringatan kepada mantan pimpinan DPRK periode sebelumnya.

"Mobil dinas itu wajib dikembalikan karena itu aset negara. Jadi dalam ini sekwan harus tegas dengan menyurati pimpinan dewan sebelumnya agar mengembalikan mobil dinas tersebut," ujarnya.

Muharram menuturkan, terkait rencana pembelian tiga unit mobil dinas baru untuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dinilai tidak efektif dan efisien.

Baca: Pimpinan Lama Belum Kembalikan Mobil, DPRK Pidie Malah Beli Tiga Mobil Baru

Pengadaan mobil dinas untuk Pimpinan DPRK Pidie yang baru mencerminkan sikap para anggota dewan yang konsumtif, hedonis dan tidak memperhatikan rakyat.

"Pengadaan mobil ini merupakan cerminan sikap para wakil rakyat yang tidak sensitif ditengah keterpurukan ekonomi," ujarnya.

Padahal, lanjut Muharram, masih banyak warga miskin yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Seperti halnya dalam kebutuhan air bersih, dan lapangan kerja

Ia juga menilai pembelian mobil itu tidak efektif dan efisien. Sebab, mobil pimpinan dewan saat ini masih layak untuk digunakan. Pembelian mobil ini juga tidak sebanding dengan kinerja dewan dalam menjalankan fungsinya.

"Seharusnya dewan itu tahu diri, jangan menganggap APBK itu milik mereka. Sampai hari ini belum ada kebijakan dewan yang mensejahterakan rakyat," beber Muharram.

Dia tidak mempungkiri pembelian kendaraan dinas itu diperbolehkan oleh aturan sebagaimana yang diatur dalam undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Memang dalam aturan itu disebutkan bahwa wakil rakyat harus mendapatkan fasilitas memadai dalam menjalankan tugasnya. Tapi pertanyaannya tugas apa yg sudah mereka jalani? Wong pada tahun ini aja DPRK Pidie tidak membentuk satupun Pansus guna menjalankan tugas Pengawasannya. Kok sekarang malah minta mobil baru," katanya.

Komentar

Loading...