Unduh Aplikasi

Dewan: Konsultan Manajemen Rehab Rekon Pijay Harus Bertanggung Jawab

Dewan: Konsultan Manajemen Rehab Rekon Pijay Harus Bertanggung Jawab
Evakuasi korban gempa di Pidie Jaya. Foto: Muksalmina

PIDIE JAYA – Konsultan Manajemen yang menangani rehab rekon pasca gempa Pidie Jaya harus bertanggung jawab terkait kesalahan hasil validasi rumah korban gempa 7 Desember 2016 lalu itu.

“Hingga saat ini masih ada laporan masyarakat terkait hasil validasi tidak tepat sasaran yang dilakukan oleh konsultan pendamping (konsultan menajemen),” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Nazaruddin Ismail kepada AJNN, Rabu (31/1).

Dikatakan, seharusnya konsultan pendamping ini harus bekerja professional dan independen dalam memvalidasi rumah korban gempa di Pidie Jaya. Konsultan pendamping tidak boleh diintervensi oleh siapapun, baik pemerintah, DPRK, maupun pihak-pihak lainnya.

“Mereka (konsultan pendamping) adalah pihak yang dibayar dengan uang negara yang mencapai Rp 13 miliar lebih. Kalau mereka masih bisa diintervensi, maka yang rugi adalah negara, dan efeknya tentu langsung dirasakan oleh masyarakat Pidie Jaya,” sebutnya.

Baca: AMP2J Minta Bupati Pijay Tangguhkan SK Penerima Rumah Bantuan Gempa

Politisi PPP yang biasa disapa Ustad Am ini meminta konsultan menajemen untuk bertanggung jawab atas kesalahan hasil validasi yang selama ini dilakukan oleh pihak tersebut.

“Konsultan menajemen ini harus bertanggung jawab terkaid validasi ini, mereka adalah pihak independen yang dibayar oleh negara untuk memvalidasi kembali hasil verifikasi,” imbuhnya.

Dari informasi yang diperolehnya, terdapat rumah rusak yang tidak parah, tapi dimasukkan dalam katagori rehab berat. Dan bahkan hilangnya nama penerima yang telah di SK-kan dalam verifikasi, yang mana penerima tersebut memang mengalami rusak. Hal ini lanjutnya, adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh konsultan pendamping.

"Salah besar jika rusak ringan dimasukan dalam katagori rusak berat," tegasnya.

Baca: Konsultan Pendamping Rehab Rekon Pidie Jaya Dinilai Tak Profesional

Ustad Am juga meminta kepada Pemerintah Pidie Jaya untuk memanggil pihak tersebut guna meluruskan hasil validasi supaya benar-benar akurat. Sebelum data rumah korban gempa akurat, tambahnya, pemerintah tidak tidak boleh meng SK-kan hasil tersebut.

“Pemerintah harus turun tangan terkait masalah ini, terserah mau mengevaluasi, koordinasi atau apapun itu. Sebelum datanya valid jangan di SK-kan. Pemerintah harus mengkroscek sanggahan masyarakat Pidie Jaya,” ujar Ustad Am.

Hingga berita ini diunggah, AJNN belum berhasil mengkonfirmasi pada pihak konsultan menajemen terkait masalah ini.

Komentar

Loading...