Unduh Aplikasi

Desentralisasi Asimetris dan Pilkada Asimetris

JAKARTA - Di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada istilah yang disebut dengan Desentralisasi Asimetris dan  Pilkada Asimetris.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menjelaskan bahwa Desentralisasi Asimetris adalah proses pelimpahan kewenangan kepada pemerintah provinsi ataupun Pemerintah kabupaten/kota, tetapi pelimpahan kewenangan yang tidaknya sama terhadap semua provinsi.

"Ada beberapa provinsi yang diberikan kewenangan khusus (khas) atau mungkin juga lebih luas dalam beberapa kekhasannya masing - masing," ujar Andi Mallarangeng dalam Channel Youtubenya yang dikutip AJNN.

Lebih jauh Andi mengatakan kalau di Indonesia, ada empat daerah dengan Otonomi Khusus (Otsus) yang berbeda dari yang lainnya. Pertama, Aceh, yang punya kekhususan terutama bidang agama, budaya dan sebagainya. Kemudian Otsus ini juga sesuai dengan perjanjian Helsinki. 

Lalu ada daerah istimewa Yogyakarta yang diberikan kewenangan khusus. Karena di sana ada Raja sekaligus menjadi Gubernur provinsi Yogyakarta. Mereka juga punya kewenangan lain dalam bidang kebudayaan dan lainnya.

Selanjutnya Daerah Khusus Ibukota ( DKI) Jakarta. Karena Jakarta daerah metropolitan atau ibu kota negara, maka menurut Andi, hanya ada satu DPRD yaitu pada tingkat provinsi. Di sana Gubernur membawahi langsung ibukota Jakarta. 

"Para Wali Kota di Jakarta tidak punya kewenangan Otonom. Wali Kota di DKI Jakarta merupakan perangkat dari Gubernur," ujar Andi Mallarangeng.

Dan yang terakhir sebut Andi adalah Otonomi Khusus Papua. Otsus ini menyangkut provinsi Papua dan Papua Barat. Keduanya masuk dalam Otsus Papua. Di Papua ada Majelis Rakyat Papua (MRP). Di sana juga ada kewenangan khusus yang lebih luas kepada Papua dan sebagainya.

"Malah pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada yang ingin diperluas yaitu Otsus plus untuk Papua," ungkapnya.

Pilkada Asimetris

Terkait Pilkada Asimetris Andi menjelaskan bahwa lazimnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia dipilih oleh rakyat. Kecuali Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang otomatis akan dilantik siapapun yang diusulkan disana. 

"Tapi seluruh kepala daerah lain dipilih langsung oleh rakyat, yang merupakan hasil dari Reformasi dan perubahan UUD 1945 dan sebagainya," ujarnya.

Kemudian apa itu Pilkada Asimetris. Menurut mantan Menpora tersebut, Pilkada Asimetris adalah Pemilihan Kepala Daerah tidak harus sama dan serupa di seluruh Indonesia. Ada yang dipilih oleh rakyat, ada yang dipilih oleh DPRD.

"Karena selama ini ada yang ingin Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena satu dan lain hal serta berbagai macam alasan," ujar Andi.

"Namun kita tahu dulu memang ada yang pemilihan oleh DPRD. Tapi belum tentu sama seperti yang diinginkan oleh rakyat," ujarnya menambahkan.

Kalau Pilkada menjadi Asimetris, daerah mana yang dipilih langsung oleh rakyat? Dan daerah mana yang tidak boleh memilih pemimpin secara langsung. Siap yang menentukan?

"Ini yang menjadi persoalan dalam konsep Pilkada Asimetris. Apakah DPRD yang menentukan atau Pemerintah pusat? Lalu atas kriteria apa," sebut Andi.

"Kalau menurut saya hal tersebut agak absurd. Maka menurut saya lebih baik kita bicara Desentralisasi Asimetris dari pada Pilkada Asimetris," tutup Andi.

HUT Pijay

Komentar

Loading...