Unduh Aplikasi

Desak Polisi Pakai UU Pers Tangani Kasus Intimidasi Wartawan, Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal

Desak Polisi Pakai UU Pers Tangani Kasus Intimidasi Wartawan, Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal
Aksi teatrikal intimidasi wartawan di Lhokseumawe. Foto: AJNN/Sarina

LHOKSEUMAWE – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pro Jurnalis menggelar aksi damai terkait kasus pengancaman dan intimidasi terhadap wartawan di Aceh.

Aksi orasi dan teatrikal itu digelar di depan Tugu Rencong Lhokseumawe. Mereka melakukan teatrikal yakni membuat skenario, tiga orang wartawan yang diancam, dipukul hingga ditodong senjata api. Juga terkait aparat penegak hukum yang mengedepankan KUHP dan mengabaikan Undang-Undang Pers, yang sepatutnya menjadi tempat wartawan berlindung.

Aksi itu sehubungan dengan kasus pengancaman terhadap wartawan Aidil Firmansyah, yang dilakukan oleh salah seorang pengusaha di Aceh Barat, kemudian kasus pemukulan terhadap wartawan Teuku Dedi Iskandar.

Baca: Kapolres Sebut Pengancam Aidil Tetap Dijerat dengan KUHP, Ketua PWI Aceh: Hargai UU Pers

"Namun sangat disayangkan bahwasanya pihak kepolisian terlihat sangat tidak professional dalam menanggapi kasus ini, dimana seharusnya semua hal yang menyangkut dengan wartawan memiliki undang-undang khusus dalam menyelesaikannya yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, bukan malah menjerat dengan pasal 335 UU KUHP," kata Koordinator aksi, Firman Akbar.

Selain itu juga menyangkut dengan wartawan salah satu harian lokal, Asnawi di Aceh Tenggara yang rumahnya dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana korban sudah menyurati Kapolri agar membackup penanganan kasus tersebut.

“Seperti yang kita ketahui, kasus ini sudah empat bulan berlarut-larut tanpa ada kepastian hukum. Sebagai respon terhadap intimidasi dan diskriminasi terhadap wartawan di Aceh Tenggara dan Aceh Barat, kami sebagai mahasiswa yang pro jurnalis sangat menyayangkan kasus ini terjadi,” kata Koordinator aksi, Firman Akbar.

Menurutnya, karena segala UU yang telah dirancang dan disahkan seharusnya direpresentasikan secara nyata dan benar pada tempatnya, berikan hak-hak pers yang selama ini telah pudar.

“Oleh karena itu, kami mendesak Kapolres Aceh Barat untuk mengubah penetapan status kasus pengancaman Aidil Firmansyah dari pasal 335 KUHP tentang perilaku tidak menyenangkan menjadi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya mendesak Kapolda Aceh dan Kapolres Aceh Tenggara untuk mengusut tuntas kasus pembakaran rumah Asnawi wartawan serambi yang sudah berlarut-larut.

Komentar

Loading...