Unduh Aplikasi

Demokrat Pidie Sampaikan Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Demokrat Pidie Sampaikan Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

PIDIE - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pidie menyampaikan surat pengaduan dan perlindungan hukum ke Polres Pidie. Hal itu mereka lakukan demi menjaga kehormatan, kedaulatan Partai Demokrat dan menjujung tinggi penegakan hukum. 

Surat pengaduan dengan nomor 005/DPC/PD. Pidie/III/2021 disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Pidie Muhammad Ali didampingi Sekretaris Teuku Syawal, Ketua Fraksi Demokrat DPRK setempat, Rachmat Ansar dan anggota Fraksi Abdullah. 

Selain itu, DPC Demokrat Pidie juga mengeluarkan maklumat tentang penggunaan identitas Partai Demokrat untuk mengantisipasi penggunaan atribut Partai Demokrat secara ilegal setelah terjadinya Gerakan Pengambil alihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara ilegal. 

"Kami dari DPC dan DPAC Partai Demokrat Pidie mengumumkan kepada masyarakat agar membantu untuk menginformasikan jika ada pihak-pihak yang melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan hukum, kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat serta mengganggu demokrasi di Indonesia," kata Ketua DPC Partai Demokrat Pidie Muhammad Ali dalam siaran pers yang diterima AJNN, Kamis (25/3). 

Muhammad Ali menjelaskan, enam poin penting menyikapi hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yaitu, pertama bahwa pihaknya solid dan setia kepada hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta, dibawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dimana Kemenkumham RI telah mengesahkan Kepengurusan (No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No. M.HH.09-AH.11.01 Tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (no. 15 Tanggal 19 Februari 2021).

Kedua, bahwa lambang Partai Demokrat (termasuk panji-panjinya) telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan Nomor Pendaftaran IDM000201281 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007, dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027.

Pengesahan dimaksud menyatakan bahwa pemilik merk/lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320. 

Kemudian Ketiga, bahwa telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2021 yang bertempat di Sibolangit, Sumatera Utara, dimana baik dari aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan Pemerintah yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Tentang Kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai, (Poin 1 dan 2). 

Selanjutnya ke empat, bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan membentuk kepengurusan, menggunakan Lambang/merk Partai (termasuk atributnya) Partai Demokrat dan membuka kantor mengatasnamakan Partai Demokrat secara tidak sah dan melawan hukum. 

Ke lima, mengingatkan bahwa penggunaan merk/lambang, (atribut) Partai Demokrat secara illegal adalah perbuatan melawan hukum dan dapat di tuntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) undang-undang nomor: 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa

"Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2 Milyar,".

"Apabila masyarakat mengetahui atau menemukan kejadian tersebut sebagaimana point 4 diatas, mohon agar dapat melaporkan kepada pengurus Partai Demokrat Pidie," cetus Muhammad Ali. 

DPC Partai Demokrat Kabupaten Pidie juga berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan publik kepada Partai Demokrat atas terjadinya Gerakan Pengambilalihan Kepemimipinan Partai Demokrat (GKP-PD) secara ilegal dan inkonstitusional yang merupakan perbuatan melawan hukum. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...