Unduh Aplikasi

Demokrat: "Kelompok" Moeldoko Harus Minta Maaf kepada Rakyat dan Presiden

Demokrat: "Kelompok" Moeldoko Harus Minta Maaf kepada Rakyat dan Presiden
Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: IST.

JAKARTA - Setelah hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang dibuat kelompok Moeldoko Cs ditolak pengesahannya oleh Pemerintah, ada pihak yang mendesak agar Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo.

Pihak yang mendesak AHY dan SBY minta maaf tersebut adalah kelompok Moeldoko dan relawan Jokowi Mania (JoMan). Dua kelompok ini menganggap AHY dan SBY sudah sejak awal mempunyai punya kecurigaan terhadap Jokowi terkait KLB Demokrat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa seharusnya "Gerombolan" Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden.

Menurut Herzaky, kelompok tersebut, mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal. Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. 

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," sebut Herzaky dalam keterangan pers kepada AJNN, Sabtu (3/4/2021) dari Jakarta.

Hal kedua menurut Herzaky adalah, selama ini mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

Herzaky juga mengatakan kalau sejak awal sudah jelas, kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara. Namun masih saja "gerombolan" Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka.

"Kalau kepada Presiden, sudah jelas. KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya," ujarnya.

"Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar," kata Herzaky menambahkan.

Selain itu kelompok Moeldoko menurut Herzaky juga harus minta maaf kepada Presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan dan malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, dibawah kepemimpinan AHY. 

"Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," ujar Herzaky.

Menurut Herzaky, pihaknya sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi dalam gerakan yang menimpa mereka beberapa waktu lalu.

"Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden. Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini," ujar Herzaky.

Sehingga menurutnya, "gerombolan" Moeldoko yang merupakan pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah mereka yang diminta untuk minta maaf ke Presiden. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...