Unduh Aplikasi

Demokrat Dibelah Cermin Gagalnya (Konsolidasi) Demokrasi

Demokrat Dibelah Cermin Gagalnya (Konsolidasi) Demokrasi
Foto: Ist

Oleh : Masri Amin, SE, M.Si

Kekuasaan yang sehat mensyaratkan iklim demokrasi yang sehat. Demokrasi yang tumbuh dan berkembang dengan baik mensyaratkan pranatanya juga terjaga baik, termasuk iklim oposisi dan partai politik.

Partai Demokrat adalah aset bangsa yang dulu sempat memerintah selama sepuluh tahun dan kini mengambil peran diluar pemerintahan secara konstruktif. Dengan dalih apapun, mengganggu Demokrat secara tidak sehat akan mencederai tubuh demokrasi bangsa.

Sengkarut Demokrat hari-hari terakhir ini masih dalam rezim Politik, belum masuk dalam pusaran hukum. Alasan bahwa prahara yang membara semata urusan internal Demokrat merupakan simplikasi dan semantik,  namun sejatinya menggrogoti etik bernegara. Karena "palaku" terkaitnya ada di ruang lingkar utama kekuasaan istana.

Sampai kapan kita sebagai bangsa dewasa dalam merawat pilar Demokrasi, bila kita secara terus menerus memanggungkan kembali cerita lama menyangkut partai politik yang terbelah karena cenderung memang "dibelah".

Konsolidasi demokrasi kita terancam gagal karena kerap bermain dibibir jurang. Sebagai anak  bangsa, kita semestinya menjaga "bangsa" ini agar  jangan kembali terjerembab dalam kekuasaan yang absolut yang berujung pada pembunuhan hak demokrasi warga bangsa.

Walau di luar nalar yang normal,  Presiden Gus Dur dilengserkan dari jabatan yang sah bukan karena persoalan hukum akibat melanggar konstitusi, namun di keroyok secara politik. Karena kekuatan politik mayoritas yang "mengkudeta" - maka tetap ditabalkan menjadi peristiwa "konstitusional".

Setidaknya pasca reformasi, gaya melengserkan Gus Dur itu merembet ke partai-partai politik yang lahir dari rahim reformasi, dan "negara" melegalkan perang "baratayudha" di internal partai - walau menerabas rambu hukum dan etik. Dengan demikian,  politik negara terlihat berwajah sadis dan beringas.

Semestinya, drama usaha merobek-robek  partai politik  (kini partai demokrat) dan menjahitnya dengan - diduga benang kekuasaan -  seharusnya tidak perlu dilakukan. Terlepas hari ini Demokrat bukan bagian dari kekuasaan,  namun negara berkewajiban  menjaganya sebagai tugas suci karena bagian dari asset bangsa yang perlu di hormati. 

Bila ada aroma dendam masa lalu mengiris peristiwa yang ingin menghancurkan Demokrat, lalu apa bedanya - kelompok yang mendapuk diri lebih baik dari masa lalu itu?. Lalu dosa masa lalu apa yang dilakukan Demokrat sehingga harus dizalimi?. 

Ini bukan persoalan keberpihakan kepada Demokrat, namun ini semata persoalan kita sesama anak bangsa yang mempunyai hak yang sama -  ingin berkontribisi untuk ibu pertiwi yang perlu dijaga haknya. Demokrat memilih peran sebagai "pemberi pandangan" di luar pemerintahan. Bukankah ini juga peran yang mulia serta cukup strategis sebagai negara demokrasi?.

Partai Demokrat masih tetap secara de facto dan de jure, yakni Demokrat AHY hingga kini. Artinya tidak ada dualisme kepengurusan dari peristiwa yang sah. Karenanya,  tidak perlu berlebihan merespon Demokrat yang lahir dari KLB Sibolangit  (Muldoko) bila memang yakin tidak dianggap sah. Karena, sejatinya negara juga pasti tidak akan mengakui sesuatu yang tidak sah secara hukum. Amanat konstitusi jelas, bahwa negara kita adalah negara hukum - seperti dikutip SBY dalam confrensi pers resminya.

Namun yang dikuatirkan  adalah negara dibajak oleh gerombolan penyembah berhala kekuasaan yang ingin menghidupkan kembali otoritarian atau tirani baru yang dulu telah kita kubur bersama-sama. Maka politik kebajikan menjadi hal yang utopis dan langka kita temukan nantinya di negeri ini.

Sebagaimana Gus Dur yang dulu dilengserkan secara Inkonstitusional, namun jamaah politik mayoritas mengamini, maka menjadi peristiwa hukum yang sah dan "konstitusional". Semoga Partai Demokrat tidak mengalami kejadian serupa seperti itu, dimana kekuatan negara dan politik bersatu memberikan ruang untuk melegalkan peristiwa illegal dan akhirnya sah Demokrat beralih Kiblat dan beralih nahkoda. 

Bila itu terjadi, Demokrat bukan saja dibajak dan di kudeta, lebih dari itu, Partai Demokrat (SBY) dipancung dan dikubur hidup-hidup tanpa empati - jauh dari ciri bangsa beradab dan demokratis. Semoga saja tidak, Karena kita yakin,  bahwa Presiden Jokowi adalah seorang negarawan yang masih menempatkan kemaslahatan anak bangsa yang utama diatas kepentingan politik yang sempit. Wallahu a"lam.

Penulis adalah Pengamat Politik Lokal dan Otda

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...