Unduh Aplikasi

Demo di DPRK, Massa Anti Tambang Linge Nilai Pansus Tak Bekerja

Demo di DPRK, Massa Anti Tambang Linge Nilai Pansus Tak Bekerja
Aksi unjuk rasa anti tambang emas Linge di Gedung DPRK Aceh Tengah. Foto: AJNN/Fauzi Cut Syam

ACEH TENGAH - Massa dari aktivis dan mahasiswa anti tambang memulai aksinya di depan gedung DPRK menjelang pukul 10.12 Wib. Massa yang berjumlah hampir 100 orang tersebut menuju DPRK dari titik kumpul di depan Gedung Olah Seni (GOS) Aceh Tengah.

Dipimpin oleh koordinator lapangan (Korlap) Agus Muliara. Massa aksi yang terdiri dari HMI, GMNI, Jang-Ko, aktivis Anti Tambang dan sejumlah organisasi mahasiswa dari IAIN Takengon serta Perguruan Tinggi Gajah Putih tetap mengusung isu tolak Tambang Linge dan transparansi hasil Pansus tambang emas PT LMR.

Saat massa aksi datang ke DPRK, belum terlihat aparat kepolisian. 5 menit kemudian baru hadir personil kepolisian yang dipimpin AKP Jhon Damanik turun mengamankan lokasi unjuk rasa. Aparat kepolisian yang diturunkan berjumlah 95 orang yang terdiri dari unsur Sabhara, Intel dan binmas serta polantas. Sambil berorasi, sejumlah pengunjuk rasa juga meminta anggota DPRK terutama tim Pansus untuk menemui mereka.

Selain itu mereka juga membawa membawa tiga jenis pohon dalam unjuk rasa. Ketiga jenis pohon tersebut yaitu Kopi, Cabe dan tembakau. Menurut salah satu orator, Akbar Bintang tiga jenis pohon ini melambangkan apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Aceh Tengah khususnya masyarakat Linge. Menurut Akbar, tambang bukan solusi bagi mengatasi kemiskinan. Hingga sikap mereka tetap komitmen menolak tambang.

Selama unjuk rasa, mereka juga secara bergantian melakukan orasi yang intinya menolak tambang Linge. Selain itu massa aksi juga meminta Pansus DPRK menjelaskan kinerja mereka selama 6 bulan terakhir.

Tidak berapa berapa lama Ketua Pansus 1 Syukurdi Iska didampingi ketua DPRK, Arwin Mega mengajak pengunjuk rasa untuk masuk ke sidang ruang utama. Di dalam ruang sidang utama rapat dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Tengah,  Arwin Mega. Sempat terjadi debat alot dalam pertemuan tersebut. Hal ini terjadi usai Ketua Pansus Syukurdi Iska menjelaskan kerja tim Pansus.

Suasana juga hampir saja ricuh. Hal itu dipicu saat anggota DPRK bernama Ilhamuddin (PAN) mau mengusir salah satu peserta aksi karena melakukan interupsi. Namun situasi ini berhasil diredam. Kondisi ruangan pertemuan juga dipenuhi asal rokok, karena banyak peserta aksi yang merokok di ruangan yang hanya memiliki 3 pintu tersebut.

Sejumlah poin penting yang berhasil di himpun AJNN dalam pertemuan itu antara lain, pihak pengunjuk rasa mempertanyakan kerja Pansus selama 6 bulan terakhir. Apalagi Pansus tersebut diketahui sudah lama bekerja, yaitu sejak 19 Desember 2019 sampai bulan Juli 2020 dan itu sudah berakhir waktunya.

Usai mendengarkan pemaparan dari pimpinan DPRK dan pimpinan Pansus, pihak mahasiswa dan aktivis menilai tim Pansus ini tidak bekerja selama 6 bulan terakhir. Mereka malah menggunakan pihak lain yang mereka sebut sebagai kerjasama dengan tim 9. Padahal
DPRK Aceh Tengah, telah membentuk dua tim Pansus, yaitu Pansus 1 dengan ketua Sukurdi Iska dan Pansus 2 dengan ketua Salman.

"Ini berarti, hasil kerja tim 9 ini yang kemudian diklaim sebagai kerjanya tim Pansus," ujar Maharadi, dari Jang-Ko yang juga salah satu peserta aksi.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa dari 26 kampung, hanya satu kampung menerima menolak tambang emas PT LMR yaitu kampung Linge, sedangkan 25 kampung lainnya menerima kehadiran tambang tersebut. Hal ini diperoleh dari bahan yang diberikan kepada Pansus dari tim 9.

Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak mengakomodir keinginan masyarakat Linge dan kerja- kerja Pansus. Selain itu metode yang digunakan tim 9 selama mencari informasi menurut pengunjukrasa, perlu dipertanyakan kembali.

Pertemuan berakhir usai sholat dhuhur. Sebelum pertemuan berakhir sepakati beberapa poin penting terutama pentingnya dilakukan validasi dan evaluasi data oleh Pansus. Kemudian juga disepakati agar pansus ini tidak gagal, maka harus dimasukkan fakta - fakta hukum terutama soal perizinan PT Linge Mineral Resource (LMR) dan juga dimasukkan didalamnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam undang - undang itu disebutkan bahwa investasi asing, sahamnya hanya boleh 60 -70 persen sedangkan sisanya harus dimiliki oleh daerah setempat. Namun sepengetahuan aktivis Jang -Ko, Maharadi, pemerintah daerah sama sekali tidak punya saham di perusahaan tersebut. Disana hanya ada 80 persen saham asing yang didanai bank Kanada, sedangkan sisanya 20 persen dimiliki perusahaan nasional.

Maharadi yang didampingi itu korlap aksi, Agus Muliara mengatakan bahwa pihaknya membuat kesepakatan dengan pansus untuk menunggu 15 hari untuk validasi data dilapangkan, kemudian mereka akan bertemu lagi dan memasukkan fakta - fakta hukum dari fakta-fakta ini nanti mereka akan melihat sikap DPRK, apakah menolak atau mendukung keberadaan tambang emas PT LMR di Linge.

Sementara itu, ketua Pansus 1 Sukurdi Iska kepada AJNN mengatakan karena beberapa poin penting itu telah disepakati maka pihak tim Pansus akan segera bekerja kembali dengan memanggil para kepala desa/Reje di kawasan lingkar tambang untuk mencari kebenaran hasil kajian tim 9.

"Dalam dua minggu ini kami akan bekerja, kami akan panggil semua Reje di kecamatan Linge, saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik adik mahasiswa dan aktivis karena telah mengingatkan kami agar berhati-hati dalam memberikan rekomendasi tertentu," ujar Sukurdi Iska yang juga politisi partai Demokrat tersebut.

Komentar

Loading...