Unduh Aplikasi

Definisi Baru Korupsi oleh Kejari

Definisi Baru Korupsi oleh Kejari
Ilustrasi: The New Yorker.

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Pidie Jaya memilih menghentikan kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas fiktif di Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus itu dikeluarkan dengan alasan jumlah kerugian terlalu kecil. 

Ini adalah kasus yang melibatkan 14 pegawai dan lima komisioner KIP Pidie Jaya periode 2013-2018. Nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp 104 juta. Penerima uang perjalanan dinas fiktif ini mendapatkan jumlah uang bervariasi, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 9 juta. 

Perkara ini pun diputuskan untuk diselesaikan secara “kekeluargaan”. Para penerima cukup mengembalikan uang yang mereka terima ke kas daerah. Pada 7 Oktober 2020, semua kerugian negara dalam kasus itu telah dikembalikan ke kas daerah. Kejaksaan menilai, kasus ini kurang “seksi”.

Namun hal seperti ini akan menjadi petaka besar bagi negara saat seluruh aparat penegak hukum di negara ini berpikiran sama, seperti yang diputuskan oleh Kejari Pidie Jaya atas persetujuan Kejaksaan Tinggi Aceh. 

Keputusan itu membuat pemahaman kita terhadap korupsi terganggu. Korupsi yang kita pahami, dan berlaku juga di seluruh pelosok dunia ini, adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang milik negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Artinya, korupsi itu bukan dilihat dari nilai. Korupsi adalah perilaku. Dan perilaku inilah yang membuat banyak kerusakan di Indonesia, tak terkecuali di Aceh. Bahkan korupsi masuk ke dalam kategori extra ordinary crime dengan mempertimbangkan dahsyatnya kerusakan yang diakibatkan perilaku ini.  

Keputusan untuk menghentikan penyidikan kasus perjalanan dinas fiktif ini tentu menjadi preseden buruk penegakan hukum pada 2021. Ditambah lagi banyak kasus-kasus korupsi yang tak juga diselesaikan oleh aparat penegak hukum. 

Penghentian penyidikan terhadap kasus ini harus menjadi perhatian Komisi Kejaksaan. Ini adalah preseden buruk yang mungkin diikuti oleh lembaga penegak hukum lain. Apapun alasannya, kita tidak boleh memberikan ruang kepada para koruptor untuk bertindak sesuka hati dan terus menggerogoti uang negara. Tak peduli sekecil apapun uang yang mereka rampok. 

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...