Unduh Aplikasi

DAU Pidie Jaya Tahun 2021 Berkurang Rp 13.5 Miliar

DAU Pidie Jaya Tahun 2021 Berkurang Rp 13.5 Miliar
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya, M Diwarsyah.

PIDIE JAYA - Pemerintah Pusat memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 untuk Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 13.5 miliar dari total DAU sebesar Rp 417 miliar, atau setara delapan persen.

Pemangkasan DAU tersebut dampak dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17 tahun 2021, tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa dalam rangka penanganan Covid-19.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya, M Diwarsyah, Rabu (3/3) mengatakan, total DAU Pidie Jaya tahun 2021 sebesar Rp 417 miliar, karena pemotongan delapan persen tersebut. Pemerintah Pusat hanya akan mentransfer ke Pidie Jaya sebesar Rp 403 miliar.

Namun, menurut Diwarsyah, pemangkasan DAU tahun 2021 untuk Pidie Jaya itu tidak menjadi persoalan bagi pemerintah daerah tersebut. Sebab kata dia, jatah transfer dari Kementerian Keuangan dapat ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun  2020.

"Pemangkasan ini untuk penanganan Covid-19, DAU Pidie Jaya terpotong Rp 13,5 miliar. Tapi tidak menjadi persoalan mendasar bagi daerah karena pemangkasan ini, sebab bisa tertutupi dengan SILPA 2020. Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten ( SKPK) tidak ada yang diutak atik ataupun dikurangi," kata Diwarsyah.

Dijelaskan, SILPA Pidie Jaya tahun 2020 lalu berkisar Rp 34 miliar. Namun SILPA tersebut baru dapat digunakan setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laparan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020, serta mendapat persetujuan dari DPRK setempat.

Sementara anggaran yang bersumber dari Otsus, sebutnya, ia belum mengetahui apakah akan ada pemotongan atau tidak.

Jika nantinya ada pemangkasan dari Otsus, lanjut Diwar, maka kegiatan pada SKPK setempat juga akan dipangkas.

" Kami tunggu hasil audit BPK dulu untuk penggunaan SILPA tahun 2020 untuk menutupi kekurangan anggaran 2021 dengan tidak merubah program pada SKPK. Untuk Otsus kita tunggu Pergub nya, kalau ada pengurangan, nanti juga akan ada pemangkasan kegiatan," pungkas mantan calon Sekda Kota Banda Aceh itu.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...