Unduh Aplikasi

Data Belum Lengkap, Pemkab Singkil Minta RDK PT Delima Makmur Ditunda

Data Belum Lengkap, Pemkab Singkil Minta RDK PT Delima Makmur Ditunda
Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang pendelegasian wewenang penerbitan izin lingkungan atas rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil. Foto: Ist

ACEH SINGKIL - Rencana Tim Panitia Khusus Izin Lingkungan Lahan SK III PT. Delima Makmur, Kabupaten Aceh Singkil untuk menggelar rapat mendengarkan keterangan dari pemerintah daerah yang seyogyanya digelar pada , Selasa (12/9) ditunda hingga minggu depan.

Penundaan rapat tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam surat nomor 660/1111 perihal permohonan penagguhan mendengarkan keterangan yang dilayangkan pemerintah daerah kepada Ketua DPRK Aceh Singkil.

"Harusnya Selasa kamarin, tapi batal karena dari pemerintah belum siap, mereka melayangkan surat penangguhan, sampai tanggal 19 September 2017 mendatang," kata Ketua Tim Pansus Izin Lingkungan, Al-Hidatayat, Kamis (14/9).

Baca: Kronologi Penerbitan Izin Lingkungan PT. Delima Makmur

Al-Hidayat mengatakan dalam surat permohonan penangguhan waktu RDK yang diteken langsung oleh Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid itu, penangguhan dimohonkan karena Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil dan anggota tim teknis masih melakukan pengumpulan data sebagai bahan menyusun kronologi terbitnya izin lingkungan atas lahan SK III PT. Delima Makmur.

"Kami tungu nanti tanggal 19 September, sebenarnya ya janggal juga kalau alasanya karena harus mengumpulkan data terlebih dahulu, harusnya mereka sudah punya datanya," kata Al Hidayat.

Disisi lain, penelusuran AJNN terkait Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 tahun 2017 Tentang pendelegasian wewenang penerbitan izin lingkungan atas rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil tidak membuah hasil.

Perbub yang digunakan sebagai salah satu konsideran hukum oleh, Kepala dinas Lingkungan Hidup Azra'i, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) rekomendasi Nomor 660/330/DPLH/RE/VI/2017 tentang rekomendasi dokumen pengelolaan likungan hidup (DPLH) maupun SK Nomor 660/331/DPLH//IL/VI/2017 tentang Izin Lingkungan (IL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris dan Telaga Bhakti, Kecamatan Singkil Utara, tidak pernah tercatat dalam lembaran daerah.

Yang berhasil ditemukan bukan perbub, tetapi Keputusan Bupati Aceh Singkil (SK) Nomor 18 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penerbitan izin lingkungan atas rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil.

Keputusan bupati tertanggal 30 Januari 2017 tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Bupati Aceh Singkil, Asmauddin. Surat keputusan tersebut salah satu isinya memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menandatangani izin lingkungan atas nama bupati.

Komentar

Loading...