Unduh Aplikasi

Darurat Narkoba

Darurat Narkoba
Foto: Net
MENYIKAT para gembong narkotika dan obat-obatan terlarang adalah tindakan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Langkah Kepolisian menggelar Operasi Bersinar adalah salah satu upaya untuk menghabisi para gembong yang merusak generasi Indonesia.

Penangkapan salah satu bupati di Jambi adalah bukti bagaimana para gembong kini mencoba menguasai segala lini.

Banyak aparat kepolisian yang terjerat candu narkoba. Kehilangan akal sehat dan cenderung menjadi aparat yang arogan. Demikian juga di lini militer. Di Medan, Sumatera Utara, perumahan milik TNI pernah menjadi salah satu pusat peredaran narkoba yang tak tersentuh.

Dengan bayangan keuntungan yang meneteskan liur, gembong dan sindikasinya tak pernah lelah mencari jalan agar barang-barang ini menyebar. Semakin banyak pemakai, semakin besar keuntungan. Tak peduli, entah itu si miskin atau si kaya, muda atau tua, pria atau wanita. Narkoba tak mengenal jender.

Dalam dunia “kesenangan” ini, Aceh naik daun. Bukan karena ganja yang termashur. Aceh menjadi pintu masuk sabu-sabu. Zat psikotropika ini lebih menguntungkan ketimbang ganja. Dalam skala ukuran yang kecil, keuntungan yang didapat berlipat-lipat. Ini dimungkinkan kerena hampir semua pantai di Aceh terbuka untuk “umum”. Sabu-sabu dari Malaysia dipindahkan ke kapal nelayan.

Di pantai, hampir tak ada pengawasan. Semua mulus-mulus saja. Inilah yang membuat Aceh menjadi surga bagi para pengedar. Dan di perkampungan sekalipun, sabu-sabu menjadi barang yang gampang dijumpai.

Dengan keuntungan besar, tak mengherankan jika banyak orang yang rela pasang badan. Akhir tahun lalu, misalnya, polisi menangkap sejumlah orang dengan senjata api. Mereka berencana membebaskan Abdullah cs, bandar sabu-sabu. Parahnya, mereka tertangkap di kompleks perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadikan Aceh dan sejumlah daerah rawan lainnya sebagai ladang perang terhadap narkoba harus benar-benar didukung oleh aparat hingga di tingkat terendah. Pemerintah, legislatif, polisi, TNI dan masyarakat juga harus mendukung aksi ini. Misalnya dengan menggelar tes urine secara acak dalam waktu berkala.

Polisi dan Badan Narkotika Nasional juga harus bersinergi. Ini bukan urusan "lapak". Kasus salah tangkap, seperti yang terjadi di Banda Aceh, beberapa waktu lalu, harusnya tak perlu terjadi.

Koordinasi dan sinergi dua lembaga ini sangat dibutuhkan untuk melanjutkan perlawanan terhadap narkoba. Melawan peredaran narkoba artinya menyelamatkan banyak nyawa dan keluarga. Ini bukan soal kemauan. Ini adalah keharusan.

Komentar

Loading...