Unduh Aplikasi

Darmili Minta Dibebaskan dari Tuntutan

Darmili Minta Dibebaskan dari Tuntutan
Sidang lanjutan mantan Bupati Simeulue di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Foto: AJNN.Net/Tommy.

BANDA ACEH - Mantan Bupati Simeulu, Darmili terdakwa dugaan korupsi penyertaan modal di Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) memohon kepada majelis hakim membebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum terdakwa, Syahrul dan Junaidi melalui pledoi atau nota pembelaan pada persidangan lanjut di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Selasa (17/12).

Sidang yang dipimpin ketua majelis Juanda didampingi dua hakim anggota, kuasa hukum terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa Darmili tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan JPU.

"Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Maka itu kami memohon agar majelis membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU," kata kuasa hukum.

Selain itu, kuasa hukum terdakwa juga memohon kepada majelis agar harta benda terdakwa yang telah disita berupa sertifikat tahan dan rumah, dua unit mobil agar dikembalikan kepada terdakwa.

Dalam pledoi tersebut, pihak terdakwa juga meminta kepada JPU untuk membebaskan mantan Bupati Simeulue dari Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Baca: Darmili Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 Juta

"Kami juga memohon kepada mejelis melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa Darmili dalam keadaan semula," sebut kuasa hukum.

Tim penasehat hukum Darmili juga membantah dalil-dalil tuntutan yang dipakai JPU terhadap kliennya, salah satunya terkait penerimaan dana secara langsung atau tidak langsung melalui direktur PDKS, Yazid.

Menurut kuasa hukum terdakwa, tuduhan JPU hanya mendasari pada keterangan saksi Yazid tanpa didukung oleh alat bukti lainnya.

"Terhadap dakwaan JPU menerima transfer dana dari sopir pribadi, Abdussalam sebesar Rp195 juta uang PDKS dari Ali Umar tidak benar. Fakta yang sebenarnya terdakwa tidak mengetahui perihal adanya jumlah transfer dana tersebut. Fakta persidangan terungkap bahwa Abdusalam tidak pernah bisa dihadirkan oleh JPU untuk didengarkan kesaksiannya," kata tim kuasa hukum.

Melalui seluruh proses persidangan terungkap bahwa terdakwa Darmili telah didakwa dengan tuduhan yang sangat menyakitkan diri terdakwa secara lahir dan batin. Menurut tim penasehat hukum tidak terdapat satupun fakta di persidangan yang memenuhi unsur pasal yang digunakan JPU dalam tuntutan kepada mantan Bupati Simeulue tersebut.

Sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan berakhir pukul 22.00 WIB, sidang dilanjutkan pada Rabu 18 Desember 2019.

Komentar

Loading...