Unduh Aplikasi

Dari Kemerdekaan Menjadi Kedaulatan

Dari Kemerdekaan Menjadi Kedaulatan
Naskah asli prokamasi. Foto: kemendikbud

AGUSTUS adalah bulan spesial bagi masyarakat Aceh. Di bulan ini, masyarakat Aceh merayakan dua peristiwa penting, yakni Hari Kemerdekaan dan Hari Perdamaian.

Tapi hendaknya kita tidak terlena oleh dua kata itu: kemerdekaan dan perdamaian. Seperti status warna dalam zonasi covid-19, di era modern ini, dalam sekejap kita bisa merasakan kemerdekaan, dalam sekejap pula kemerdekaan itu bisa hilang.

Saat ini, yang menjadi permasalahan besar bangsa Indonesia adalah penegakan hukum yang timpang. Hal ini menjalar ke seluruh aspek kehidupan. Mulai dari ekonomi hingga sosial budaya. Hal ini mendorong rasa ketidakpercayaan dan lebih berbahaya lagi memunculkan sikap apatis.

Dari sisi ekonomi, yang seharusnya menjadi pilar ketahanan nasional, para pemimpin negeri ini kalah taji dengan para cukong yang menguasai alur impor dan ekspor. Tak pernah ada upaya serius merancang sistem yang menjadikan bangsa ini mandiri dalam urusan bawang putih, gula pasir, atau daging sapi.

Sukarno pernah mengingatkan, “perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” kata-kata itu semakin dirasakan saat ini. Rambut sama hitam, tapi hati siapa yang tahu. Bertahun-tahun bangsa ini malah diajarkan untuk mencari selamat sendiri, tak peduli meski harus mengorbankan saudara sebangsa.

Seharusnya, sebagai bangsa, kita perlu memikirkan cara untuk menjadi mandiri. Mengubah paradigma dari kemerdekaan menjadi kedaulatan. Jika saat ini arti kemerdekaan hanya sekadar pelampiasan, kedaulatan adalah sesuatu yang mengikat; lebih bertanggung jawab atas hal-hal di sekitar kita.

Namun untuk sampai ke titik kedaulatan, kita harus lebih memahami arti negara dan pemerintahan. Atau lebih tepatnya: perlu memisahkan antara pemerintahan dengan negara.

Bahwa Badan Usaha Milik Negara itu bukan punya pemerintah. Bahwa Menteri Keuangan itu hanya kasir negara. Bahwa kepolisian itu aparatur negara, bukan bawahan presiden. Bahwa aparatur negeri sipil itu bukan jongosnya gubernur, bupati atau wali kota sehingga mereka tak perlu mati ketakutan untuk digeser hanya karena tak sepaham dengan bosnya.

“Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” Ini adalah kata-kata dalam teks proklamasi yang harus segera kita cari maknanya.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...