Unduh Aplikasi

Dari Januari-Februari, Ombudsman Aceh Terima 88 Pengaduan

Dari Januari-Februari, Ombudsman Aceh Terima 88 Pengaduan
Logo Ombudsman Perwakilan Aceh. Foto: IST.

BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyebutkan bahwa sejak dua bulan terakhir (Januari-Februari) pihaknya sudah menerima 88 pengaduan dari masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin Husin kepada wartawan Selasa (2/3) di Banda Aceh.

Taqwaddin menjelaskan bahwa 88 laporan pengaduan dugaan maladministrasi yang mereka terima tersebut disampaikan dengan berbagai cara, seperti datang langsung, telepon, email, dan lainnya. Namun menurut Taqwaddin, pelapor yang datang secara langsung ke kantor Ombudsman tetap dengan mematuhi protokol kesehatan.

"Saat ini saja sudah 88 laporan yang kami terima, laporan tersebut rata-rata disampaikan dengan datang langsung, namun ada juga yg melalui telepon, maupun email," ungkap Taqwaddin didampingi oleh Ilyas Isti, Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) 

Dari 88 laporan, kata Taqwaddin, kepegawaian masih menjadi urutan pertama. Selanjutnya didominasi oleh permasalahan agraria dan pedesaan. Hal ini masih sama seperti tahun sebelumnya.

"Laporan paling banyak kepegawaian, kemudian pertanahan, selanjutnya masalah desa. Sedangkan masalah kepolisian, energi, kesehatan juga ada. Tapi tidak dominan" papar Taqwaddin.

Lebih lanjut menurut Taqwaddin, jika dibandingkan dengan per Februari 2020 lalu, ada peningkatan signifikan pada tahun ini. Di satu sisi menurutnya ini bermakna warga masyarakat makin mengetahui hak-hak publiknya dan disisi lain kiprah Ombudsman makin dikenal, sehingga warga menginginkan adanya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan melalui saran koreksi dari Ombudsman. 

"Bagi saya, ini suatu kemajuan dalam demokrasi dan tata kelola pemerintahan," ujar Taqwaddin.

Taqwaddin juga berharap peran aktif dari masyarakat dalam hal pengawasan pelayanan publik, jika ada dugaan maladministrasi dalam hal layanan, segera laporkan kepada mereka. Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung, ataupun dengan berbagai kanal yang tersedia. 

Laporan dari masyarakat ini menurut Taqwaddin sangat penting, bagi pihak Ombudsman untuk melakukan pengawasan, agar dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik bisa dikoreksi atau diperbaiki, sehingga kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan pemerintahan menjadi semakin berkualitas. 

"Yang pada akhirnya, semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik maka akan semakin menguatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," ujar Taqwaddin.

Kemudian, Taqwaddin berharap agar masyarakat meningkatkan partisipasi dan peran aktif melakukan pengawasan dalam hal pelayanan publik. Dan jika nanti menemukan adanya dugaan maladministrasi agar segera melaporkan ke pihak Ombudsman. Semua proses penyelesaian laporan di Ombudsman tidak di pungut biaya.

Laporan dapat disampaikan dengan datang langsung ke kantor Ombudsman Perwakilan Aceh di Jl. Banda Aceh-Medan, KM. 4, Gampong Tanjong, Ingin Jaya, Aceh Besar. Atau melalui WA ke nomor 08119363737, email: [email protected] atau ke facebook Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Komentar

Loading...