Unduh Aplikasi

Dari Agara ke Penjara

Dari Agara ke Penjara
Ilustrasi: LBB

RAIDIN Pinim tak perlu menunggu lama-lama. Bupati Aceh Tenggara itu harus segera menonaktifkan pejabat di daerah itu yang tertangkap usai bersenang-senang menggunakan narkoba jenis ekstasi. 

Menonaktifkan, atau bahkan mencopot, mereka dari jabatan penting untuk membebaskan mereka dari beban yang bertambah selama menjalani pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan dan kelak di pengadilan. 

Raidin juga harus menonaktifkan mereka sebagai komitmen untuk memberantas peredaran narkoba. Apalagi pelakunya adalah pejabat yang seharusnya menjadi contoh bagi bawahan yang masyarakat. 

Dalam banyak kasus, kejahatan narkoba di kalangan pejabat kerap kali bersanding dengan praktik korupsi. Pada Mei 2013, misalnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan ganja dan ekstasi di ruang kerja Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi. 

Dalam persidangan, Akil divonis bersalah oleh hakim karena terbukti menerima suap dari seorang kepala daerah sebesar Rp 1 miliar. Uang itu digunakan untuk mengatur pemilu ulang yang memenangkan si pemberi suap. 

Raidin harus memberikan pelajaran kepada seluruh masyarakat bahwa narkoba adalah kejahatan luar biasa. Pengguna narkoba rela melakukan apa saja untuk melepaskan rasa kecanduannya. 

Jika dibiarkan lama, hal ini akan melumpuhkan kekuatan daerah. Daya lumpuh narkoba ini harus jadi perhatian, termasuk dengan memberikan sanksi yang tegas bagi para pengguna agar jera dan tidak diikuti oleh orang lain. 

Pemberantasan korupsi seharusnya tidak dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. Para kepala daerah harus terlibat aktif dalam mencegah peredarannya, termasuk menindak tegas pegawai yang terlibat sebagai pengguna narkoba. 

Komentar

Loading...