Unduh Aplikasi

Dana Tangani Corona Aceh Utara Belum Digunakan, Jubir : Tunggu Pembahasan dengan DPRK  

Dana Tangani Corona Aceh Utara Belum Digunakan, Jubir : Tunggu Pembahasan dengan DPRK  
Foto: Ist

ACEH UTARA - Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Utara hingga hari ini Jumat, (3/4) belum menggunakan anggaran Rp8,7 miliar yang dialihkan dari dana perjalanan dinas pejabat.

“Uang yang dialihkan dari biaya perjalanan dinas pejabat Aceh Utara sebesar Rp8,7 miliar belum sepeser pun kita gunakan untuk penanganan wabah Covid-19,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Utara, Andree Prayuda.

Dikatakan Andree, hal itu tidak gunakan karena terlebih dahulu harus dilakukan pembahasan dengan dewan akan digunakan untuk item-item apa saja nantinya. Pengadaan barang-barang untuk penanganan Covid-19 yang telah dilaksanakan selama ini memanfaatkan anggaran pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 2 miliar.

Barang kebutuhan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Covid-19 yang sudah diterima Tim Gugus pada Dinas Kesehatan Aceh Utara adalah alat pelindung diri (APD) sebanyak 100 set, alat penyemprotan 40 set, APD penyemprotan 50 pasang, desinfektan berupa 320 Bayclin, 12 liter Rodalon, 4 kilogram Vikron S.

Thermometer scanner 2 buah. Sementara barang-barang yang diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh berupa masker N-95 sebanyak 3 kotak, masker medis 60 kotak, baju pelindung 50 buah.

“Sejumlah barang yang sudah kita terima itu dipesan lebih awal dengan anggaran yang ada pada Dinas Kesehatan,” kata Andree, seraya menambahkan bahwa jumlah tersebut masih kurang, sehingga perlu pengadaan tambahan APD dan obat-obatan.

Dikatakan Andree, APD tambahan itu sudah dipesan, akan tetapi sampai sekarang belum sampai, dikarenakan terkendala dengan pengiriman. Pemanfaatan anggaran Rp.8,7 miliar untuk penanganan wabah corona Covid-19 oleh Tim Gugus Tugas Aceh Utara hingga saat ini belum terealisasi karena belum dilakukaan pembahasan lebih lanjut dengan pihak DPRK.

“Jika nanti sudah terealisasi, maka penggunaanya pun berada di bawah pengawasan langsung  APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya,” ujarnya.

Jadi, lanjut Andree, tidak ada yang bisa memanfaatkan anggaran darurat tersebut secara serampangan, tanpa pengawasan. Karenanya, jika ada yang meragukan dan ingin mendapat informasi yang valid hendaknya berhubungan langsung dengan Tim Gugus.

“Apabila ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke Tim Gugus, kami siap berkoordinasi dengan baik,” imbuhnya.

Komentar

Loading...