Unduh Aplikasi

Dana Porseni Aceh Tengah Dipertanyakan

Dana Porseni Aceh Tengah Dipertanyakan
Aramiko Aritonang. Foto: RRI
BANDA ACEH - Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Gayo bakal menyurati Kantor Wilayah Provinsi Aceh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mempertanyakan penggunaan dana pekan olah raga dan seni (PORSENI) ke-15 yang baru selesai digelar di Aceh Tengah. Masalah muncul ketika wali murid mempertanyakan uang lelah yang diterima anak-anaknya setelah mengikuti tarian massal pembukaan acara tersebut.

"Para pelajar sebanyak 360 orang berlatih tari massal selama tiga bulan lebih, setiap harinya dijanjikan uang lelah sebesar Rp 10 ribu. Tapi usai acara pembukaan porseni, pelajar hanya diberikan uang Rp 100 ribu," kata Badan Pekerja GeRAK Gayo Aramiko Aritonang, Senin (15/8).

Menurutnya apabila dikalikan setiap hari selama tiga bulan lebih pelajar mengikuti latihan, maka setiap pelajar akan mendapatkan uang sebesar Rp 1 juta. Namun fakta tidak demikian, pelajar yang ikut tari massal hanya menerima uang Rp 100 ribu.

"Akhirnya wali murid mempertanyakan janji yang pernah disampaikan itu. Dan kami akan menyurati Kemenag Aceh untuk mempertanyakan anggaran untuk kegiatan porseni itu, sehingga akan jelas berapa jumlah yang harus diberikan kepada pelajar," jelasnya.

Untuk itu, kata Aramiko, pihaknya berharap kegiatan yang diselenggarakan di bawah Kementerian Agama itu tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

"Semoga dugaan tindak pidana korupsi tidak terjadi dalam kegiatan ini. Karena ini kegiatan Kementerian Agama yang buat. Makanya kami perlu untuk melihat langsung berapa jumlah anggaran yang dikucurkan dalam kegiata tersebut," ujarnya.

Aramiko menambahkan seharusnya setiap badan publik sudah sewajibnya memberikan informasi berkala melalui website resmi. Karena itu merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Artinya badan publik atau panitia yang melaksanakan kegiatan atau hajatan di bawah badan publik yang dananya bersumber dari negara wajib untuk dipublikasikan kepada publik tanpa harus diminta. Tapi itu tidak terjadi di Aceh Tengah, jangankan untuk publikasi, website pun tidak ada di Kemenag Aceh Tengah. Untuk itu makanya kami mencoba menyurati Kemenag Aceh untuk menjawa segala kegelisahan masyarakat Aceh Tengah atas anggaran penyelenggaraan porseni," ungkapnya.

Komentar

Loading...