Unduh Aplikasi

Dana Hibah dan Bansos Rp 1,2 Triliun Dicairkan Melalui Anggaran Perubahan

Dana Hibah dan Bansos Rp 1,2 Triliun Dicairkan Melalui Anggaran Perubahan
Jumpa pers Pemerintah Aceh tentang dana hibah dan bansos APBA 2019. Foto: AJNN.Net/Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menapik isu selama ini yang menyatakan bahwa jumlah dana hibah dan bansos tersebut mencapai Rp 2 triliun. Padahal hanya sebesar Rp 1,857 triliun.

Pemerintah Aceh memastikan dana hibah dan bantu sosial (Bansos) dalam APBA sebesar Rp 1,8 triliun lebih itu bakal direalisasikan seluruhnya saat anggaran perubahan 2019 nanti. 

Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar Pemerintah Aceh di ruang media center humas dan protokol kantor Gubernur Aceh, Rabu (24/7). 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Bustami mengatakan, sejauh ini, dari total dana hibah dan bansos sebesar Rp 1,857 triliun tersebut, baru sekitar Rp 695 miliar telah diproses pencairannya. Hal itu karena sudah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh, yakni pada Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, Dinas Arpus, dan Majelis Adat Aceh (MAA). 

"Sisanya sekitar Rp 1,244 triliun akan dilengkapi persyaratan dokumennya dan diusulkan kembali dalam rencana APBA perubahan 2019," kata Bustami. 

Untuk diketahui, pengalokasian dana hibah dan bansos dalam APBA 2019 tersebut merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Aceh dengan pimpinan DPRA.

Bustami menyebutkan, dana hibah dan bansos sebesar Rp 1,857 triliun itu dititipkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 18 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) plus BPKA sesuai peruntukan dan karakteristik penerima manfaatnya. 

"Sebarannya, pada Dinas Perkim Rp 970 miliar, Dinas Pendidikan Dayah sekitar Rp 481 miliar, Dinas Pengairan Rp 128 miliar, Dispora sekitar Rp 39 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Rp 17,8 miliar dan Dinas PUPR Rp 15 miliar," sebutnya. 

Baca: Hibah dan Bansos untuk Dayah Dipastikan Terealisasi

Kata Bustami, alokasi dana hibah dan bansos sebesar Rp 1,857 triliun itu bukan tidak dapat direalisasikan semuanya, sebagaimana sangkaan banyak pihak dalam pemberitaan media massa belakangan ini.

Dicontohkan, seperti pembangunan 5.969 unit rumah layak huni melalui Dinas Perkim sudah pada tahapan penetapan hasil pemilihan penyedia melalui mekanisme e-katalog, kemudian dilanjutkan dengan ikatan kontrak fisik pekerjaan. 

Namun, ada beberapa yang belum diterbitkan SK Gubernur Aceh tentang dana hibah dan bansos untuk kegiatan tertentu pada suatu SKPA. Hal itu dilakukan semata-mata karena belum terpenuhinya syarat sesuai Pasal 9 Permendagri nomor 123 tahun 2018 tentang perubahan keempat permendagri nomor 13 tahun 2011 terkait pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD. 

"Serta, Pergub nomor 92 tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Pergub nomor 115 tahun 2018 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dari APBA," imbuh Bustami. 

Adapun syarat-syarat yang dimaksud itu antara lain berupa proposal pengusul kepada lepala daerah, evaluasi oleh SKPA, rekomendasi SKPA kepada TAPA, dan pertimbangan TAPA. 

Dimana,  lanjut Bustami, TAPA tidak dapat mempertimbangkan suatu bantuan hibah dan nansos apabila tidak melalui tahapan sebelumnya. Hal ini juga diatur dalam Qanun Aceh nomor 1 tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan Aceh. 

"Perlu kami tegaskan disini, pada prinsipnya semua alokasi anggaran ‘ kegiatan yang telah disahkan dalam APBA tahun 2019 akan direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun anggaran 2019," pungkasnya. 

iPustakaAceh

Komentar

Loading...