Dana Covid Mengalir  ke Siapa?

Dana Covid Mengalir  ke Siapa?
Foto: Ist

Oleh : Salamuddin Daeng

Tahun 2021 total anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) naik menjadi Rp744,75 triliun. Katanya dana ini dibagikan kepada perusahaan di sektor kesehatan, dunia usaha, UMKM, BUMN hingga bantuan sosial. 

Dana ini sangatlah besar, namun seperti netes di tanah yang kering, tak bisa bercocok tanam. Ini pengibaratan yang kurang tepat karena tidak ada dana ini untuk petani.

Ini adalah mega proyek jumbo, mega proyek covid-19 dengan semua turunannya. Dalam sejarah indonesia, hal ini baru terjadi, pendanaan yang besar untuk satu proyek.

Namun kali ini atas nama darurat covid, APBN dihamburkan, dibagikan kepada semua pihak yang terlibat dan terkena dampak covid 19. Meskipun sampai sekatang pemerintah enggan mengumumkan By Name By Address  siapa yang terima dana jumbo tersebut.

Dua tahun sudah APBN dibelanjakan untuk covid dalam jumlah jumbo. Tahun 2020 senilai Rp677 triliun dan tahun 2021 senilai Rp744 triliun. Jadi anggaran  untuk covid sudah dialokasikan sebanyak Rp1.421 triliun. 

Besar sekali. Jika dana ini dibagi rata kepada 27 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia, maka masing masing orang mendapat Rp52 juta. Kalau dibagi rata kepada semua rumah tangga di Indonesia maka masing masing Kepala Keluarga mendapatkan Rp21 juta. 

Lalu jika dibagikan kepada semua orang yang terinveksi covid,  maka masing masing penderita coviduang jumlahnya 3,87 juta jiwa masing-masing mendapatkan Rp367 juta. 

Ini bukan cara menghitung yang lazim. Hanya saja untuk menggambarkan betapa besar uang untuk mengelola virus covid-19 ini. Jumlah ini akan makin besar karena pemerintah sudah ok berdampingan dengàn covid 19.

Uang  Besar

Padahal Disatu sisi Pemerintah saat ini kekurangan uang. Sebelum covid, pemerintah sudah kekurangan uang, penerimaan sumber daya alam dan pajak minim. Apalagi di masa covid, bukan saja minim tapi penerimaan terus menurun signifikan. 

Wajar selama ini ekonomi dan pendapatan negara ditopang oleh belanja masyarakat. Ketika masyarakat tidak memiliki uang untuk dibelanjakan maka otomatis penerimaan pajak dan non pajak negara berkurang dan menurun seiring menipisnya dana masyarakat untuk  dibelanjakan. 

Tidak ada pilihan lain bagi  pemerintah selain berhutang. Inilah pula kesempatan yang banyak ditunggu-tunggu kalangan pengambil kebijakan, yakni bisa berhutang besar. 

Sebelum covid utang hanya dibatasi 3 persen dari GDP. Sekarang di era covid bisa di atas 3 persen dari GDP. Hal ini dilegitimasi melalui UU No. 2 Tahun 2020.  Hal ini digunakanlah sebagai kesempatan untuk mengambil utang sebesar-besarnya. 

Alasannya untuk menyelamatkan ekonomi. Untuk diketahui, pada Tahun 2021 pemerintah mengambil utang sebesar Rp1.177 triliun. Tahun sebelumnya senilai Rp1.220  triliun. Jadi selama dua tahun tambahan utang atas nama covid-19 mencapai Rp2.397 triliun. 

Ini tambahan utang yang sangat banyak. Luar biasa banyak. Coba kita bandingkan. Sampai dengan akhir pemerintahan SBY, menurut data BI, surat utang negara (SUN) hanya senilai Rp1.101 triliun. Dengan demikian, tambahan utang Pemerintahan Jokowi setara dengan 2 kali seluruh SUN yang pernah dibuat sejak berdirinya Republik Indonesia sampai dengan masa pemerintahan SBY. 

Lalu jika dibandingkan dengan seluruh  utang pemerintah termasuk utang luar negeri sampai dengan akhir masa pemerintahan SBY, maka utang Pemerintahan Jokowi dimasa covid hampir  setara dengan seluruh utang luar negeri dan utang dalam negeri pemerintah sejak republik ini berdiri.

Uang Tetap Uang

Namanya saja uang,  jika memang ada dan dialirkan ke ekonomi maka ekonominya akan bergerak. Dulu utang diambil konon untuk menggerakkan ekonomi, dialirkan dalam proyek-proyek pemerintah, kerjasama pemerintah dengan swasta, dialirkan dalam subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Intinya jika uang APBN dialirkan, maka ekonomi akan menggeliat, ekonomi hidup, uang belanja rakyat banyak.

Namun jika ekonomi tidak bergerak, maka hanya ada dua kemungkinan. Uangnya  tidak dialirkan atau uangnya diembat orang lalu disimpan di suatu tempat di rekening-rekening yang tersembunyi. 

Sebab kalau masih di simpan di bank dalam negeri, maka bank akan menyalurkan ke masyarakat untuk bermacam investasi dan kredit konsumsi. Nah ini,  uang covid-19 dari APBN yang besar ini kok tidak mengalir sebagaimana mestinya?

Pertanyaan logisnya, kalaulah uangnya tidak disalurakan secara sengaja, lalu uang ini disimpan dimana oleh pemerintah? Jika uang ini sudah disalurkan namun tidak sampai ke sasaran, lalu siapa yang embat?

Bukankah sekarang era digitalisasi. Katanya orang yang sudah dan belum vaksin saja bisa diketahui dari perangkat digital. Lah mana mungkin urusan uang tidak bisa ditelusuri dengan perangkat digital. 

Ini harusnya menjadi tugas pemerintah agar membuka akses masyarakat untuk memperoleh data uang covid-19  kemana saja disalurkan. Data ini meliputi berapa pasien covid yang sudah mendapat bantuan, serta berapa masing-masing jiwa. Data ini haruslah berdasrkan nama dan alamat. 

Demikian juga dengan bantuan uang telah disalurkan ke rumah sakit. Belanja vaksin ke masing-masing perusahaan berapa? Dekikian juga belanja  obat dan alkes serta APD, serta belanja alat test dan lain sebagainya. 

Semua data tersebut sudah seharusnya  terdigitalisasi agr mudah dimonitor dan diakses oleh masyarakat. 

Ini baru namanya  inclusive yaitu sistem anggaran yang super inclusive. Bukan hanya DPR yang berhak tau, tapi juga seluruh rakyat. 

Jadi jika nantinya pemerintah benar benar sudah kere dan susah dapat utang, maka masyarakat bisa tolong pemerintahnya. Namun jika main petak umpet dengan rakyat, maka rakyat tak bakal percaya.

Penulis adalah Peneliti Pada Asosiasi Ekonmi dan Politik Indonesia (AEPI)

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini