Unduh Aplikasi

Dalimi: Secara Pribadi, Saya "Setuju" Sekda Jadi Pjs Kepala Daerah

Dalimi: Secara Pribadi, Saya "Setuju" Sekda Jadi Pjs Kepala Daerah
Wakil Ketua DPR Aceh, Dalimi. Foto: IST.

BANDA ACEH - Wakil Ketua DPR Aceh, Dalimi mengatakan bahwa penunjukan atau pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 merupakan hal yang wajar

"Kalau menurut saya pribadi hal tersebut wajar-wajar saja ya. Apabila aturannya sudah diatur demikian. Seperti dulu kalau PJ Gubernur harus dari pemerintah pusat, lalu PJ Bupati atau Wali Kota dari Provinsi," ujar Dalimi kepada AJNN, Senin (17/5/2021) di Banda Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan Dalimi menanggapi rencana Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pejabat Sementara (PJ) menggantikan Bupati atau Wali Kota yang habis masa jabatannya sambil menunggu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 digelar.

Baca: Untuk Pilkada 2024, Sekda akan Ditunjuk Jadi Pejabat Sementara Kepala Daerah

Menurut Dalimi penunjukan Sekda sebagai Pjs Kepala Daerah dimungkinkan karena pertimbangan efisiensi dan mereka lebih mengetahui kondisi daerah yang dipimpinnya.

"Saya menyakini pihak pusat juga akan berkoordinasi dengan legislatif 
(DPR RI). Tinggal apakah mereka menyetujui hal tersebut atau tidak," ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

"Jadi intinya secara pribadi, bukan mewakili lembaga DPR Aceh. Saya menyetujui hal itu. Sejauh hal tersebut dijalankan dengan benar," ujar Dalimi menambahkan.

AJNN juga sudah berusaha meminta tanggapan Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin. Namun sampai berita ini diterbitkan. Telepon dan pesan WhatsApp dari AJNN tidak dijawab ataupun dibalas oleh yang bersangkutan.

Sebelumnya Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
berencana akan mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pejabat Sementara (PJ) menggantikan Bupati atau Wali Kota yang habis masa jabatannya sambil menunggu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 digelar.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik sebagaimana dilansir AJNN dari mediaindonesia.com pada Senin (17/5/2021).

Menurut Akmal Malik, pengangkatan Sekda menjadi PJ Bupati atau Wali Kota akan dilakukan jika Pilkada digelar 2024, atau daerah tersebut kepala daerahnya merupakan hasil pilkada 2017 dan 2018 yang masa jabatan mereka habis pada tahun 2022 dan 2023.

Komentar

Loading...