Unduh Aplikasi

KEPPRES PEMBERHENTIAN IRWANDI DIENDAPKAN DPRA

Dalimi: Ketua DPRA Tak Pernah Agendakan Rapat Pimpinan

Dalimi: Ketua DPRA Tak Pernah Agendakan Rapat Pimpinan
Wakil Ketua DPR Aceh, Dalimi. Foto: Net

BANDA ACEH - Sekretariat Negara melalui Deputi bidang Administrasi Aparatur Kemensesneg, Setya Utama  telah menyampaikan salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) nomor 73/p tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan atau pengesahan pemberhentian Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh masa jabatan tahun 2017-2022 dan penunjukan Nova Iriansyah, wakil Gubernur Aceh Plt Gubernur sebagai Pelaksanaan tugas  (Plt) Gubernur Aceh. 

Seharusnya surat tersebut sudah bisa menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera memproses penetapan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh defenitif untuk sisa masa jabatan 2017 - 2020. 

Namun lebih dua bulan, sudah berlalu sejak surat itu dikirim pada tanggal 20 Juli 2020 lalu, DPR Aceh seperti belum bereaksi terhadap surat tersebut. 

Apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga surat itu "Terpendam" lama di meja pimpinan DPRA atau Sekretariat DPR Aceh dan kenapa penetapan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh defenitif tertunda?

Wakil Ketua DPR Aceh dari Partai Demokrat, Dalimi kepada AJNN, Kamis (15/10) mengaku pertama sekali melihat langsung surat tersebut pada tanggal 12 Agustus 2020, di ruang Wakil Ketua III, Safaruddin (Gerindra).

"Saya sudah melihatnya secara langsung surat tersebut di ruangan Wakil ketua III, kebetulan pada saat itu saya ikut menghadiri rapat dengan Tim TAPA di ruangan Safaruddin, karena beliau Nota Dinas (ND) saat itu. Dan langsung saya foto Keppres tersebut," ujar Dalimi.

Baca: Surat Pemberhentian Irwandi Mengendap di DPRA

Dalimi juga mengungkapkan pimpinan (Ketua) DPR Aceh selama ini tidak pernah mengagendakan rapat pimpinan dalam merespon surat pemberhentian Irwandi Yusuf dan pengesahan Wakil gubernur Aceh, Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh defenitif.

"Ketua DPRA belum pernah mengajak saya dan juga mungkin kawan - kawan pimpinan lainnya untuk mengagendakan jadwal rapat Badan Musyawarah (Banmus) terhadap hal ini," ujar Dalimi.

Menurut Dalimi, secara pribadi dirinya berpendapat bahwa pengesahan dan penetapan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh defenitif harus segera dilakukan. Karena pengesahan dan pengangkatan tersebut sesuai dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Apabila dalam UUPA tidak diatur secara detail terhadap hal pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur, maka menurut Dalimi pihak legislatif bisa berpedoman atau merujuk ke Pasal 173 UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang.

"Harus segera dilakukan penetapan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sesuai dengan Pasal 54 UUPA, dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 173 UU No. 10 Tahun 2016," ujar Dalimi.

Komentar

Loading...