Unduh Aplikasi

Dalih Peringati 15 Tahun Tsunami, Keuchik di Kota Sigli Dikutip Uang Rp 10 Juta

Dalih Peringati 15 Tahun Tsunami, Keuchik di Kota Sigli Dikutip Uang Rp 10 Juta
Surat Camat Kota Sigli terkait permintaan dana kepada keuchik untuk peringati gempa dan tsunami Aceh. Foto: Dok AJNN

PIDIE - Beredar surat permintaan dana gampong sebesar Rp 10 juta untuk kegiatan peringatan musibah gempa dan tsunami ke-15 tingkat Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie pada akhir tahun 2019.

Muharramsyah Praktisi Hukum di Pidie melalui pesan WhatsApp kepada AJNN, Rabu (13/6) mengatakan, surat Camat Kota Sigli dengan nomor 412/335/2019 tertanggal 06 Mei 2019, permintaan agar segera menganggarkan dana gampong telah membuat keuchik di dalam Kecamatan Kota Sigli gelisah.

Dia menilai ada beberapa hal yang janggal dalam surat tersebut diantaranya, penganggaran dana gampong sebesar Rp 10 juta diputuskan dalam rapat antara Wakil Bupati Pidie dengan Kadis Parbudpora, Kadis DPMG, para camat Se-Kabupaten Pidie, tanpa dihadiri oleh keuchik yang notabennya sebagai pengguna anggaran gampong.

"Keuchik tidak pernah diundang atau diberitahukan perihal rapat tersebut," katanya.

Menurutnya, kegiatan tersebut adalah kegiatan provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie, jadi seharusnya anggaran untuk kegiatan tersebut pasti sudah dianggarkan oleh provinsi.

Surat Camat Kota Sigli terkait permintaan dana kepada keuchik untuk peringati gempa dan tsunami Aceh. Foto: Dok AJNN

Jikapun harus ada dana sharing, maka dana sharing yang harus digunakan adalah dana APBK, bukan malah membebankan pada dana APBG yang notabennya diperuntukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat gampong.

"Akibat surat tersebut telah membuat para keuchik resah. Mereka khawatir bagaimana pertanggungjawabanyadana sebesar itu," ujarnya.

Muharramsyah mempertanyakan dasar hukum permintaan dana tersebut, jika dasar hukumnya hasil keputusan rapat di rumah dinas Wabup itu, kan nggak mungkin.

"Kecuali jika adanya perbup atau Instruksi Bupati, nah itu para keuchik berani anggarkan. Yang SK kan para keuchik kan bupati, bukan wakil bupati," cetusnya.

Apabila kebijakan anggaran Rp 10 juta itu tidak ada dasar hukumnya, maka para keuchik takut akan bermasalah dengan hukum dikemudian hari.

Sebab itu, dirinya meminta Camat Kota Sigli agar segera menarik surat tersebut karena menurutnya cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, serta merusak wibawa bupati dan wakil bupati yang notabennya sebagai atasan sekaligus pembina para keuchik.

"Kalau mau pencitraan ya jangan korbankan keuchik lah, sayang mereka," ujar Muharram.

iPustakaAceh

Komentar

Loading...