Unduh Aplikasi

Dalam RUU Pemilu, Pilkada Diselenggarakan 2022

Dalam RUU Pemilu, Pilkada Diselenggarakan 2022
Ilustrasi Pilkada. Foto: IST

BANDA ACEH - Sesuai draf revisi Undang-undang Pemilu versi 6 Mei 2020 yang masuk dalam Program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas DPR 2021 mengatur tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023.

Hal ini ditegaskan pada bab ketentuan peralihan, pasal 731 ayat (1) bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020. 

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara  serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017, dilaksanakan pada tahun 2022.

Adapun ayat (3) juga menyatakan, bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

Merujuk pasal 731 ayat (2) draf revisi undang-undang Pemilu ini, maka Pemilihan Kepala Pemerintahan dan Wakil Kepala Pemerintahan Aceh baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dengan demikian draf revisi UU Pemilu ini sesuai dengan semangat UU Pemerintah Aceh.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI terkait rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh tahun 2022.

Selain itu mereka juga akan melakukan koordinasi dengan KPU RI sebagai penyelenggara Pilkada, terkait kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada Aceh.

Hal itu di sampaikan Tito Karnavian dalam suratnya kepada Gubernur Aceh pada tanggal 20 November 2020 lalu.

Baca: Mendagri Belum Bisa Pastikan Jadwal Pilkada Aceh

Koordinasi itu menurut Tito Karnavian untuk menjamin Pilkada Aceh yang aman dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Surat Mendagri tersebut  merupakan respon atas surat Plt Gubernur Aceh Nomor 270/9232 tanggal 01 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Aceh Tahun 2022. Surat itu juga ditembuskan kepada pihak DPR Aceh dan juga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Sementara itu pada Senin (18/1/2021) lalu Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Fuadri mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait teknis Pilkada serentak Aceh 2022. 

Koordinasi ini dilakukan setelah ada hasil pleno dari KIP Aceh tentang tahapan pilkada. 

Hal tersebut menurut Fuadri, merupakan salah satu persoalan Aceh yang harus menjadi masukan dan pertimbangan penting. 

Oleh karena itu sambungnya, apa yang menjadi harapan masyarakat Aceh harus menjadi prioritas utama yang akan disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk menjadi pertimbangan dalam  revisi undang-undang pemilu.

Menurutnya semua masih berproses, artinya, belum ada sikap final bahwa Pilkada itu 2024. Bisa jadi kata Fuadri, masih terbuka peluang Pilkada serentak itu dilakukan 2023 dan 2024. Sebab belum ada finalisasi terkait kebijakan pilkada itu. 

Namun demikian menurut Fuadri Pilkada Aceh 2022 masih berpeluang dilaksanakan.

Dirinya berharap apa yang sudah menjadi kekhususan Aceh itu dapat menjadi pertimbangan khusus dalam penyusunan undang-undang.

Baca: DPRA akan Koordinasi dengan Mendagri Soal Teknis Pilkada Aceh

Sehari berselang, Selasa (19/1/2021) lalu KIP Aceh menetapkan tahapan Pilkada Aceh yang di mulai pada April 2021 mendatang. 

Ketua KIP, Samsul Bahri mengatakan, tahapan tersebut mulai berjalan setelah KIP Aceh melakukan koordinasi dengan DPRA dan Gubernur Aceh, serta setelah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Saat ditanya jika nantinya akan ada perubahan usai berkoordinasi, ia mengatakan pihaknya akan menyesuaikan dan mensinergikan dengan perubahan-perubahan yang ada.

Kata Samsul, tahapan pertama pilkada serentak itu hingga 17 Februari 2022. Untuk hasil pleno tahapan pilkada itu akan diserahkan kepada DPRA.

Baca: Tahapan Pilkada Aceh Dimulai April Mendatang

"Besok kita akan langsung serahkan ke DPRA, Pemerintah Aceh, KPU RI dan jajaran terkait," ungkapnya.

Terkait belum adanya putusan dari pemerintah pusat akan pelaksanaan pilkada 2022, Samsul berharap agar secepatnya Pemerintah Aceh dan DPRA berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kemendagri.

Terkait hal tersebut, Plt Ketua KPU RI, Ilham Saputra angkat bicara terkait sikap KIP Aceh yang tetap melakukan penetapan Pilkada 2022. Padahal mengacu kepada surat Mendagri, harus ada koordinasi antara Mendagri, KPU dan DPR.

Baca: KIP Tetapkan Pilkada 2022, KPU: Harus Ada Koordinasi Mendagri dan DPR RI

"Berdasarkan hasil konsultasi KIP Aceh kepada KPU RI untuk menunggu koordinasi ketiga pihak," kata Ilham Saputra, kepada AJNN, Rabu (20/1) lalu.

Untuk itu, ia meminta kepada KIP Aceh untuk melaporkan soal penetapan tahapan pilkada tersebut. Ilham dengan tegas mengatakan bahwa di Undang-undang nomor 6 tahun 2020 juga disebutkan pelaksanaan Pilkada dilaksanakan harus berdasarkan koordinasi pemerintah, DPR RI dan KPU.

Komentar

Loading...