Unduh Aplikasi

Cuti Hamil Enam Bulan, BKN Aceh: PNS Bukan Tidur-tidur di Rumah

Cuti Hamil Enam Bulan, BKN Aceh: PNS Bukan Tidur-tidur di Rumah
Pergub cuti melahirkan selama enam bulan bagi PNS, PPPK atau tenaga honorer dan kontrak di Aceh.
BANDA ACEH - Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh Makmur Ibrahim, mengatakan Peraturan Gubernur (Pergub) No 49 tahun 2016 tentang cuti hamil dan melahirkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), selama hampir enam bulan sudah melebihi apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 24 Tahun 1976, yakni tiga bulan.

"PNS itu dituntut produktifitas, bukan tidur-tidur di rumah, dengan obat-obat yang canggih sekarang, orang bisa sehat dalam satu bulan," kata Makmur Ibrahim kepada AJNN, Kamis (18/8).

Baca: Tetapkan Cuti Hamil, Abu Doto Perhatikan Hak Kaum Perempuan

Menurutnya, ketentuan produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan lebih tinggi. Karena qanun dan pergub tetap berada di bawah PP.

"Ini sudah enam bulan dalam pergub, artinya sudah melebihi kewenangan yang diatur dalam PP. Sehingga pergub ini perlu dikaji ulang," ungkapnya.

Dirinya juga mengaku tidak mengetahui sebelum mengeluarkan pergub tersebut, apakah Pemerintah Aceh sudah melakukan dilakukan dialog dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN Pusat.

"Apa pertimbangan Pemerintah Aceh mengeluarkan pergub itu, saya tidak tahu, karena tidak mengikuti rapat-rapat. Coba tanyakan sama Gubernur Aceh, mungkin ada pertimbangan lain seperti faktor sosiologis, dan yuridis," jelasnya.

Terkait dengan Aceh memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, Makmur menjelaskan untuk daerah khusus dan istimewa tidak diatur khusus tentang kepegawaian. Selama ini daerah khusus dan istimewa selalu menjalankan sesuai dengan yang ditetapkan nasional.

"Tidak ada itu diatur secara khusus tentang kepegawaian untuk daerah khusus dan istimewa. Cuma ada di Aceh ada pergub cuti hamil selama enam bulan. Daerah khusus itu tidak berkaitan dengan PNS," katanya.

Komentar

Loading...