Unduh Aplikasi

Covid19 dan Urgensi Revisi RPJM Aceh

Covid19 dan Urgensi Revisi RPJM Aceh
Foto: Ist

Oleh: Ahmad Humam Hamid
 
Benarkah gempuran Covid-19 telah merusak segala sendi kehidupan masyarakat? Benarkah seluruh rencana tujuan pembangunan sebuah daerah  menjadi sangat terganggu dengan dengan kehadiran pandemi? Apakah dengan skala kerusakan yang dibuat oleh pandemi, sebuah rencana pembangunan daerah jangka pendek atau jangka panjang, apalagi jangka menengah perlu direevaluasi, untuk kemudian di revisi.
 
Kita tidak tahu jawaban akal sehat, walaupun secara akademik setiap goncangan selalu memerlukan penyesuaian, apalagi untuk kasus seperti Covid-19 yang telah mengempur manusia secara sistemik, negara, wilayah, benua, dan bahkan global. Tidak hanya ancaman penularan dan kematian. Covid juga telah membuat kerusakan serius, bahkan sangat serius terhadap sektor ekonomi dan keuangan, dan pendidikan. Disamping itu pariwisata, kesehatan konvensional, kemiskinan, dan sederet  sektor lain juga ikut merasakan akibatnya.
 
Sesuai dengan anjuran pemerintah pusat, cukup banyak pemerintah daerah, baik pada level provinsi dan kabupaten kota yang telah merevisi RPJM, dan bahkan telah dimulai dengan refocusing anggaran sebagai respons terhadap tantangan baru itu. Untuk menyebut sejumah provinsi garis depan yang sangat serius membuat perubahan RPJM adalah DKI, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur, Bali, Yogyakarta, dan Papua. Cukup banyak kabupaten kota di seluruh Indonesia yang telah selesai melakukan revisi RPJM, dan bahkan telah mejadi rujukan dalam rencana pembangunan tahun 2021.
 
Di Aceh, kita tidak mendengar, tidak membaca, dan belum terdapat di laman mesin pencari apapun tentang perobahan RPJM propinsi atau kabupaten kota. Revisi RPJM sepertinya belum dibuat, akan dibuat, atau mungkin juga tidak akan dibuat. Menariknya rencana pembangunan Aceh tahun 2021 juga masih dilandasi kepada RPJM yang lama yang disusun segera setelah pasangan Irwandi-Nova dilantik.  Memang disebutkan bahwa APBA 2021 acuan rencana pembangunan daerah.
 
Kalau memang itu benar adanya, maka keputusan rencana pembangunan Aceh telah dijadikan ajang pemainan “amatiran” oleh ekskutif dan legislatif Aceh, dan ini juga menjadi indikator “mental” pejabat publik, yang dipermukaan nampaknya serius mengurus daerah, akan tetapi dalam kenyataannya sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan yang  tunduk kepada kaedah ilmu pengetahuan. Bahkan rencana pembangunan tahun depan itupun tidak mengacu kepada kaedah pembangunan nasional dalam menghadapi Covid-19 dan pasca Covid-19, seperti yang dianjurkan oleh Bappenas.
 
Secara akal sehat APBA tetap mengacu kepada RPJM  Irwandi-Nova yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Visi Aceh hebat yang telah ditetapkan tentang banyak hal, terutama tentang tujuan, target, asumsi, dan indikator adalah hal-hal yang sangat esensial yang menjadi rancang bangun pembangunan tahunan Aceh. Ketika visi-misi Irwandi-Nova dibuat pada tahun 2017 misalnya seluruh indikator yang ditetapkan memenuhi syarat dan itu memberi emosi optimis dan kurang lebih masuk akal baik bagi pejabat publik, maupun masyarakat.
 
Mimpi Aceh hebat tentu saja menjadi terganggu, bahkan sangat terganggu dengan kedatangan Covid-19, dan itu membuat impian dan target pembangunan yang hendak dicapai menjadi sangat tidak realistis. Dengan dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 tidak hanya berskala lokal, nasional, dan regional, dan global. Pertanyaan yang layak diajukan adalah apakah  mimpi Aceh Hebat seperti yang telah ditetapkan beradasarkan ketentuan hukum masih layak diharapkan ?
 
Pertanyaan besar yang mesti diperhatikan adalah apakah kerangka pembangunan ekonomi makro yang menyatakan tentang target pertumbuhan yang didasari pada berbagai kondisi objektif yang ada masih realistis? Kenyataan yang ada misalnya, seluruh negara di dunia,kecuali Cina, diperkirakan akan mengalami kontraksi ekonomi yang parah. Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi negatif tahun ini, dan seandainya keadaan membaik, berkemungkinan untuk tumbuh positf pada kuartal pertama atau kedua pada tahun 2021.
 
Kondisi ini saja seharusnya menjadi pertimbangan penting untuk revisi RPJM. Apapun skenario pembangunan untuk berberapa tahun mendatang, di negara manapun tetap tidak akan terlepas dari kata Covid-19. Bayangkan saja jika gelombang ke dua Covid-19 seperti apa yang kini sedang terjadi di Eropah dan AS datang kembali ke Indonesia. Itu berarti pembangunan tahun depan akan kembali berurusan dengan pandemi. Katakan saja Aceh terbebas Covid-19, lalu apakah lemahnya pergerakan ekonomi nasional, regional, dan global tidak berpengaruh untuk pembangunan Aceh ?
 
Bagaimanapun kehebatan adu cepat manusia dan Covid-19, bahkan sekalipun vaksin sudah didapatkan, ada wilayah ketidakpastian masa depan yang masih terbuka yang tak seorangpun belum dapat memberikan kepastiannya kapan bala besar ini akan berhenti. Para epidemolog dan ahli kesehatan publik selalu mengingatkan, dalam catatan sejarah, setiap pandemi selalu membawa sebuah fenomena baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya.  
 
Tanpa harus membuka luas evaluasi RPJM lama, dengan hanya melihat kepada skenario ekonomi makro pembangunan daerah, RPJM aceh mutlak memerlukan revisi. Katakanlah semuanya akan baik-baik saja, pandemi akan selesai pada akhir tahun ini, lalu apakah itu sudah selesai?
 
Dalam kondisi paling optimis sekalipun, masa pemulihan ekonomi pasca Covid-19 tidak akan dibuat secara sim-salabim, karena akibat yang ditimbukan oleh Covid-19 adalah sangat mendasar di seluruh dunia. Ketika dalam setiap rencana pembangunan ada bagian yang menyebutkan perubahan lingkungan strategis yang menjadi perhatian penting dalam menetapkan indikator dan target pembangunan, maka kali ini, Covid-19 adalah sangat relevan.
 
Korelasi antara pemulihan ekonomi global dan pemulihan ekonomi nasional yang berakibat pada kondisi fiskal negara, yang pada gilirannya akan mempengaruhi penerimaan dana otsus dan berbagai belanja lain APBA dan  APBN untuk Aceh adalah sesuatu yang mesti didalami dengan sangat cermat. Proyeksi pemulihan ekonomi global yang menjadi acuan nasional juga selayaknya menjadi basis dalam membuat asumsi baru untuk target pembangunan yang direvisi.
 
Tanpa harus mengambil semua sektor, ambil saja “kerusakan” yang ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap pendidikan anak-anak Aceh yang tidak hanya mengalami disrupsi tetapi bahkan mungkin layak disebut sebagai “kiamat”. Pendidikan Aceh saat ini ibarat  pasien “komorbid” Covid-19 yang kini tengah berjuang untuk tetap hidup.
 
Jutaan anak-anak yang pendidikannya terganggu kini menunggu  pengobatan serius terhadap penanganan pendidikan di Aceh, baik jika pandemi berlanjut, maupun ketika pemulihan terjadi. Ini adalah sebuah wilayah pembangunan yang tidak cukup dengan hanya menyebut Covid-19 di memo APBA 2021.  Tanpa pandemi pun pendidikan Aceh seperti sudah terkena “pandemi kecil” sebelumnya, apalagi dengan gempuran Covid-19 yang kita belum tahu kapan akan berhenti.
 
Tulisan ini hanya mengungkit sebuah fenomena kecil yang kelihatannya “remeh temeh” di permukaan, namun mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap masa depan pembangunan di daerah ini. Anehnya pejabat publik di semua tingkatan pemerintahan di Aceh terlalu banyak disibukkan oleh isue-isue lain, sehingga nampaknya melihat isue Covid-19 seperti layaknya penyakit menular sedikit lebih besar katakanlah demam berdarah, atau cacar air anak-anak.
 
Sebagai akibat dari mentalitas seperti itu  maka model penanganan rencana pembangunan Aceh di propinsi dan kabupaten kota tahun 2021 yang hanya memasukkan (mungkin) Covid-19 sebagai variabel penting dapat dimengerti. Jangan-jangan pemerintah dan legislatif punya konsultan hebat yang menganjurkan perlakuan pembangunan tahun-tahun mendatang persis seperti mantri kesehatan kampung “zaman doeloe”  yang langsung membefi obat untuk penyakit apapun tanpa pemeriksaan yang cermat.
 
Tidak ada pemeriksaan laboratorium, tidak ada pertanyaan riwayat kesehatan sebelumnya, tidak ada radiologi, dan berbagai tindakan awaln lainnya adalah ciri mantri kesehatan klasik. Akibat menganut prinsip mantri kesehatan zaman doeloe, pejabat pubik di Aceh telah menjadikan Pandemi Covid-19 yang telah membunuh manusia,  melumpuhkan dan bahkan membunuh kehidupan secara sitemik cukup menajadi satu kata saja dalam memo rencana pembangunan 2021.
 
Hebatnya kejadian yang seperti itu justeru hadir ketika semuanya mungkin dilakukan, apalagi dengan ketersediaan sumber daya yang mumpuni. Kejadian itu terjadi ketika kepustakaan dan berbagai informasi terakhir di dunia bisa di dapatkan setiap saat, oleh siapapun. Kondisi itu juga terjadi ketika ada paling kurang 5 kampus besar negeri, ada di ibu kota propinsi dan kabupaten kota di pantai utara-timur dn barat selatan Aceh. Hebatnya lagi kejadian itu terjadi ketika aparat birokrasi  di provinsi dan semua kabupaten kota banyak yang begelar S2 dan bahkan ada beberapa yang berpendidikan doktor sekalipun.
 
Keberuntungan suatu masyarakat untuk maju atau tidak maju memang sangat terkait dengan elit, terutama dengan elit yang berkuasa. Itu sejarah dunia, sejarah Indonesia, dan juga sejarah Aceh. Periksalah sejarah pembangunan Aceh semenjak merdeka sampai hari ini. Ada konsistensi antara pilihan pembangunan yang dilakukan oleh elit dengan leadership dan  perilaku elit secara keseluruhan. Aceh akan memasuki tahun-tahun yang sulit ke depan. Peringatan keras telah diberikan oleh Covid-19 sebelum kita masuk kedalam masa-masa sulit. Namun penyakit “bebal”, bahkan “bebalisme” telah terlanjur berbiak, tanpa ada tanda-tanda akan berkurang.

Penulis adalah Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Komentar

Loading...