Unduh Aplikasi

Covid-19: Pemimpin dan Pemerintahan “Tidak Biasa” (II)

Covid-19: Pemimpin dan Pemerintahan “Tidak Biasa” (II)
Foto: Ist

Oleh: Ahmad Humam Hamid
 
Persyaratan kedua, persoalan pandemi adalah persoalan fakta , data, dan ilmu pengetahuan. Ini artinya seluruh basis keputusan dan eksekusi yang dilakukan tidak boleh sama sekali didasari kepada opini dan harapan. Ini sangat penting dijadikan prinsip dasar, karena dampak yang ditimbulkan oleh pandemi melintasi berbagai sektor kehidupan dan menerpa berbagai segmen masyarakat.
 
Menyerahkan sepenuhnya implementasi pandemi kepada birokrasi terkait, tidak hanya kurang baik, akan tetapi juga salah karena nature birokrasi yang sangat kompleks dan rumit. Porsi eksekusi kebijakan di lapangan merupakan salah satu kepakaran birokrasi mesti dioptimalkan. Terhadap kebijakan, apalagi terhadap kebijakan yang terus menerus adaptif terhadap perkembangan pandemi selayaknya porsi terbesar berada pada kelompok imuwan terkait, baik pada wilayah biologi, maupun pada wilayah dampak ekonomi dan sosial. Ini artinya  pemimpin membutuhkan sejumlah pakar yang akan menjadi pintu awal dan pintu akhir dari setiap kebijakan yang akan diambil. Tanpa justifikasi ilmu pengetahuan , sebaiknya keputusan apapun tidak diambil untuk menghindari resiko.
 
Dalam konteks kebijakan daerah yang seringkali sudah mendapat panduan dari pemerintah pusat janganlah dilihat sebagai sebuah “jimat” yang tidak dapat diganggu gugat. Yang diperlukan disini adalah gabungan antara kepemimpinan birokratis dan kemimipinan inovatif-kreatif yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
 
Lagi-lagi peran kelompok ilmuwan universitas daerah menjadi sangat krusial, karena mereka dengan sangat cepat akan dapat melihat berbagai perkembangan internasional, berbagai good practices, lesson learned, dan berbagai dan temuan baru ilmu pengetahuan. Mereka akan sangat cepat dapat mengadopsi berbagai perkembangan  dan dapat mengintegrasikan kedalam kerangka acuan pemerintah pusat dan daerah
 
Dan yang paling penting dari semua itu adalah kemampuan untuk menjadikan berbagai ramuan kebijakan yang dibuat mudah dilaksanakan mudah, dan cocok dengan kondisi objektif masyarakat Aceh.
 
Persyaratan ketiga pemimpin dalam masa pandemi adalah persoalan menjadikan dirinya sebagai seorang manager yang responsif terhadap apa yang telah dan sedang terjadi  yang berkaitan dengan pandemi. Itu seja tida cukup, karena pada saat yang sama ia juga harus menjadi seorang futuris yang mampu melihat kecendrungan perjalanan kehidupan dan peradaban yang lebih kompleks yang kini dalam proses in the making.
 
Sebagai seorang manager yang responsif, maka tugas besar pemimpin adalah menjawab semua persoalan yang timbul akibat pandemi secara aktif dan kreatif. Jawaban yang diberikan adalah  aksi nyata yang sifatnya jangka pendek, dan jangka menengah.
 
Semua pekerjaan manager  pandemi yang responsif adalah adhoc dengan satu tujuan utama, menjinakkan pandemi secara biologis . Mengurus aspek biologis Covid-19 pada hakekatnya lebih bernuansa pengendalian, karena virus ini tidak bisa dibasmi habis seketika karena sifatnya yang sudah terlanjur menjadi pandemi. Indikator aspek biologis pandemi adalah pengurangan penyebaran, dan minimalisasi kematian akibat Covid-19.
 
Pekerjaan manager pandemi yang responsif yang tidak kurang kalah pentingnya adalah menangani dengan benar, tepat, dan cepat  dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap berbagai aspek kehidupan. Dampak ekonomi Covid-19 adalah persoalan besar yang mesti ditangani karena menyangkut dengan kehidupan rakyat banyak.
 
Persoalan pendidikan dasar dan menengah yang nyaris terbengkalai dan pelayanan kesehatan non Covid-19 juga tidak boleh diabaikan. Berbagai skema jaring pengaman sosial yang dilancarkan pemerintah pusat selayaknya dirangani dengan serius dan baik sehingga tepat sasaran dan tepat waktu.
 
Perobahan besar yang kini sedang terjadi di berbagai belahan bumi adalah baru sekedar babak pendahuluan dari sebuah perjalanan peradaban baru yang akan tampil. Pemimpin harus sadar kita kini berada pada sebuah wilayah baru yang bukan hanya asing dan tidak biasa, terapi juga kadang brutal dan menakutkan.
 
Lihat saja kelumpuhan ekonomi dan resesi global, kemandekan pelayanan pemerintahan, keterpurukan pendidikan, kompleksitas perubahan perilaku kehidupan keseharian, dan berbagai aspek kehidupan lain yang hanya punya satu alternatif dengan tiga kata kunci; digital, virtual, dan kecerdasan buatan.
 
Yang pasti, kehidupan setelah pandemi ini selesai, apakah tahun depan, atau bahkan beberapa tahun ke depan, tidak akan pernah sama lagi dengan kehidupan pra pandemi. Tidak ada ruang atau jalan sedikitpun yang masih ada pada kita untuk kembali kepada kehidupan pra pandemi. Kehidupan pasca pandemi yang tersedia juga lebih merupakan rute dengan dinamika yang cepat, dan terus menerus berobah.
 
Sebagai futuris, pemimpin wajib  tahu bahwa ada sebuah wilayah baru peradaban yang kini sedang dirakit, terakit, diproduksi, dan direproduksi yang kita belum tahu pasti bentuknya. Namun, dengan kecerdasan dan penalaran, seorang futuris paling kurang tahu ada wilayah baru yang belum diketahui  dengan sangat persis “terra incognita” .
 
Pemimpin futuris, ibarat seorang ahli geografi zaman Romawi kuno, punya peta bumi, tahu dan yakin ada sebuah bentang daratan  antara bujur tertentu dan lintang tertentu, tetapi belum tahu pasti nama tempat itu, topografinya, makhluknya, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan wilayah dimaksud. Hanya dengan mengetahui arah “terra incognita” ini, dan kemudian mengikutinya dengan terus menerus, maka pemimpin tahu kemana rakyat “gembalanya” akan dibawa, dan apa saja persyaratan yang mesti dipenuhi agar sampai ketujuan itu.  
 
Persyaratan lain yang tidak kurang kalah pentingnya dari pemimpin adalah mereprestasikan sikap dan tekad pemerintah tentang perang melawan pandemi secara optimis namun dengan sangat hati-hati. Yang dimaksud adalah optimisme yang realistis, yang di dalam kamus leadership disebut dengan “bounded optimism” (McKinsey &Co 2020)
 
Pengalaman masa awal pandemi Aceh yang dicirikan oleh ciri kepemimpinan yang didasari pada optimisme yang tidak mewakili realitas objektif, fakta tidak berbasis data, penilaian dan penjelesan yang tidak dijustifikasi ilmu pengetahuan adalah contoh buruk yang membuat  publik tersesatkan.
 
Kejadian yang seperti itu, apalagi dimulai pada masa awal kedatangan pandemi Covid-19 ke Aceh yang ditandai dengan kepercayaan diri yang berlebihan, akhirnya membawa dua bencana sekaligus; ledak biak pandemi yang kini sudah sampai pada taraf yang sangat mengkhawatirkan, dan rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah dan para pemimpin publik.
 
Memulai kembali berkomunikasi dengan publik dengan “bounded optimism” dengan mengakui kesalahan secara jujur akan menjadi sebuah awal yang baru untuk melibatkan publik secara lebih partisipatif. Akan lebih arif jika pemimpin menunjukkan model optimisme baru yang menyampaikan secara terbuka tentang realitas hari ini, ketidikpastian akibat pandemi, dan keseriusan pemerintah untuk menemukan solusi terhadap kompleksitas persolan yang ditimbulkan oleh Covid-19. Berhadapan dengan bencana terbesar abad ke XXI ini memang dibutuhkan pemerintahan dan pemimpin yang “tidak biasa".

Penulis adalah Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Komentar

Loading...