Unduh Aplikasi

Cilaka Bikin Celaka

Cilaka Bikin Celaka
Ilustrasi: alibaba

PERLAWANAN terhadap rencana Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan omnibus law hampir tak terdengar. Hanya segelintir pakar dan kepala daerah yang bersuara menolak rancangan undang-undang sapu jagat ini. Selebihnya hanya diam. Atau pura-pura tak tahu.

Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalamnya, terdapat banyak pasal yang bakal memusatkan kendali di pemerintah pusat. Hal ini jelas berlawanan dengan semangat desentralisasi yang berjalan sejak reformasi, 1998, bergulir di negeri ini.

Dengan alasan memangkas birokrasi, pemerintah pusat menarik kembali wewenang yang sebelumnya dilimpahkan ke daerah-daerah. Aturan-aturan yang selama ini berada dalam kendali kepala daerah dipereteli. Bahkan ada pasal dalam rancangan itu yang dapat membatalkan aturan pemerintah daerah.

Rancangan undang-undang ini jelas mengancam keberadaan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Bahkan tanpa omnibus law, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh seperti tak berdaya melawan cengkeraman pemerintah pusat. Konon lagi jika kelak aturan ini kelak disahkan.

Seharusnya pemerintah pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah. Terutama Aceh dan Papua. Keistimewaan itu tidak hanya urusan duit anggaran belanja. Namun juga aturan-aturan yang menjadi ciri khas. Lewat aturan baru ini, akan banyak pasal-pasal dalam UUPA yang digergaji.

Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah, di atas tanah, di bawah tanah atau di laut, Pemerintah Aceh harusnya didorong untuk memperbaiki kinerja untuk mengelola sendiri kekayaan alamnya.

Cara investor masuk untuk menguasai sejumlah areal yang mengandung emas di bagian tengah Aceh, misalnya, cukup untuk menunjukkan bahwa omnibus law adalah cara singkat untuk kembali berkuasa di Aceh dan mengabaikan kedaulatan Aceh untuk mengelola sendiri kekayaan alamnya. Dan cara ini pernah ditolak oleh ratusan mahasiswa saat berdemonstrasi menolak tambang emas di Beutong Ateuh Banggala.

Cara pemerintah pusat membahas aturan ini juga seperti kucing yang mengincar ikan di atas meja makan. Proses penyusunan aturan ini serba rahasia. Kecuali bagi segelintir pengusaha alias investor yang sepertinya mendapat karpet merah dalam pembahasannya. Pasal-pasal diatur, minim keterlibatan publik dan kajian akademik.

Rancangan undang-undang ini juga seolah-olah meletakkan kepala daerah sebagai bawahan presiden. Padahal kepala daerah merupakan orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Mereka bukan staf, apalagi sekadar tukang stempel pemerintah pusat di daerah. Sebagai pihak yang paling merasakan mudarat undang-undang cilaka ini, pemerintah daerah di Aceh tak seharusnya diam. 

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...