Unduh Aplikasi

Chaos Omnibus Law: Untuk Apa?

Chaos Omnibus Law: Untuk Apa?
Foto: Ist

Oleh : Salamuddin Daeng

Sejak semula berbagai kritik dan saran telah kita sampaikan kepada pemerintah, baik secara terbuka di hadapan publik maupun melalui jalur lembaga lembaga resmi negara. Ada yang di dengar ada yang tidak. Ada yang dianggap angin lalu. Namun beberapa hal justru jadi kenyataan. Pemerintah gagal dalam kebijakan, program dan proyek proyek yang paling dibanggakan, diantaranya  14 paket kebijakan yang diterbitkan pemerintahan  dengan menelan biaya dan tenaga, semuanya gagal. 

Paket - paket kebijakan ini berisi kegiatan obral sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Namun pemerintah  keliru menerjemahkan keadaan nasional dan internasional

Selanjutnya kebijakan Tax  Amnesty, kebijakan ini dimaksudkan  untuk cari uang 10 ribuan triliun rupiah, juga gagal. Tax amnesty sendiri merupakan  proyek pengampunan pajak namun berubah menjadi proyek pengampunan piutang negara dan pengampunan para koruptor, pelaku penggelapan pajak, dan pengampunan para peternak uang kotor. 

Akhirnya tax amnesty yang tadinya berorientasi ke luar untuk memgejar harta para koruptor, di geser ke dalam akibatnya ini menghapus banyak sekali piutang pajak pemerintah yang belum tertagih di dalam negeri. 

Hal lainnya, meskipun tak ada uang, pemerintah memaksakan ambisi pembangunan. Diantaranya memaksakan  berbagai mega proyek energi listrik 35 ribu Mw, mega proyek kilang, dan sekarang mega proyek ibukota baru. Semua mega proyek ini tidak hanya  gagal, namun juga tidak properly sehingga mewariskan beban utang  dan pemeliharaan di masa depan yang tak dapat dibiayai. 


Omnibuslaw Wajah Buruk Pembuat UU

Akibat dari berbagai kegagalan di depan mata ini, para pemikir ekonomi di lingkaran kekuasan menuduh dikarenakan tumpang tindihnya regulasi, tidak singkronnya berbagai program dan proyek pemerintah serta benturan kepentingan antara penyelenggara negara yakni pemeintah, legislatif, yudikatif dan pemeintah daerah, sebagai penyebab dari kegagalan rencana pemerintah. 

Padahal semua Undang-undang mereka yang buat sendiri. Meteka yang bikin tumpang tindih, mereka yang buat situasi berantakan. Jadi kesimpulan pemerintah ini jelas menuduh diri mereka sendiri sebagai pembuat kekacauan. 

Lalu dibuatlah omnimbuslaw, untuk menghilangkan berbagai hambatan regulasi, mensingkronisasi regulasi yang bertentangan dan mengintegrasikan kembali kelembagaan pemerintah yang selama ini kepentingannya berbenturan. Namun omnibuslaw yang tadinya diharapkan bisa membuat stabilitas politik dan ekonomi malah sebaliknya, menjadi sumber kekacauan baru: Setidaknya ada tiga hal yang akan tercipta dari omnibuslaw. 

Kekacauan yang akan ditimbulkan yaitu ketidakpastian regulasi di bidang ekonomi, politik dan sosial akan makin parah. Perubahan UU sekaligus dalam jumlah banyak akan membuat dunia usaha bingung, bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan aturan aturan baru yang akan turun setelah omnibuslaw. 

Kekacauan berikutnya, ketaatan  pada hukum akan makin buruk dikarenakan regulasi yang berubah ubah. Akan terjadi banyak benturan dengan regulasi internasional yang telah diratifikasi pemerintah.  Omnibuslaw berdasarkan draft yang beredar banyak sekali bertentangan dengan aturan aturan internasional di bidang lingkungan hidup, perburuhan atau ketenagakerjaan, dan norma demokrasi serta hak azasi manusia. 

Bahkan, Perpres, Peraturan Pemerintah,  Keputusan Menteri serta  berikutnya yang menjadi aturan pelaksana UU omnibuslaw rawan diperjual belikan, dikarenakan banyaknya aturan itu sendiri dan  kepentingan diantara oligarki yang bersaing memperebutkan hal-hal yang akan diatur berikutnya. 

Sehingga ke depan akan banyak masalah yang bisa muncul seperti kekosongan hukum, hukum atau aturan yang hanya bersumber dari pesanan pihak pihak tertentu, dan mungkin akan berakibat chaos dalam prakek Penyelengaraan negara, pemerintahan, ekonomi dan sosial politik.

Barangkali ada setitik niat baik dalam penyusunan omnibuslaw. Namun sejak semula perubahan sekitar 73 UU ini dipandang tidak demokrastis, tidak transparan, dan tidak akuntable. Pihak internasional justru memandang bahwa membahayakan masa depan investasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup di Indonesia. 

Sementara di dalam negeri penolakan begitu masiv dan keras. Mengapa bisa terjadi? Ada yang salah dengan penyelenggara negara dan pemerintahan ini?


Ada Yang Menginginakan Chaos

Dalam dua dekade terakhir sejak UUD 1945 diamandemen, Indonesia disebut berada dalam masa transisi. Dengan  waktu yang cukup panjang memang suasana  politik dan ekonomi penuh dengan ketidakpastian. 

Akibatnya,  regulasi terjadi beberapa masalah, diantaranya peraturan perundangan terus diproduksi setiap waktu dalam hitungan hari dan bulan. Peraturan batu terus bermunculan. Peraturan lama berganti dengan yang baru. Semua cemas menunggu UU yang baru. 

Bahkan Peraturan perusahan dapat dibatalkan setiap saat, oleh individu, badan hukum melalui Mahkamah konstitusi (MK). Kondisi ini menciptakan keresahan, apakah sebuah UU yang baru lahir akan dibatalkan atau tidak. Maka makin  tidak pastilah  regulasi tersebut. 

Selanjutnya, banyak regulasi yang telah dibatalkan MK namun pemerintan sendiri tidak membuat aturan pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan pemerintah enggan melaksanakan putusan MK tersebut. Lalu UU yang mana yang harus jadi pegangan. Semakin membingungkan.

Di sisi lain, banyak UU pada tingkat pelaksanaannya dilanggar sendiri oleh pemerintah, karena pesanan pengusaha, pesanan asing dan lain sebagainya. Jadi peraturan pelaksanaan UU ternyata rawan menjadi obyek pesanan para pengusaha. 

Fonomena lian bahwa banyak  lembaga baru yang dilahirkan oleh UU dan terjadi persaingan, rebutan peran antara kementrerian dan lembaga dalam mengejar proyek sebagai konsekuensinya. Makin kacau karena dalam pelaksananya menimbulkan konflik kepentingan. 

Kesemua itu melahirkan kondisi chaos dalam pelaksanaan negara dan pemerintahan, kekacauan regulasi. Tumpang tindih regulasi, tumpang tindih birokrasi dikarenakan tumpang tindih kepentingan. Semua lini kehidupan bernegara dan pemerintahan serba kacau.

Implikasinya negara tidak memiliki kesempatan menegakkan aturan. Aparat hukum tidak leluasa menegakkan aturan. Oknum aparat negara rawan menjadi kaki tangan pengusaha agar menegakkan aturan tertentu dan tidak menegakkan peraturan lainnya, agar kepentingan sang pengusaha langgeng. 

Ada juga aparat menteri, anggota DPR yang juga pengusaha sehingga mereka memproduksi aturan hanya untuk melindungi kepentingan binsis mereka sendiri. Dan tampaknya itu banyak membawa hasil. Banyak pejabat sekaligus pengusaha berhasil menjadi kaya raya dalam masa transisi ini. 

Dalam situasi ketidakpastian dan chaos ini kita menyaksikan negara  dikuasai para pebisnis, dan tampak sekali sebagian aturan ditegakkan untuk kepentingan bisnis mereka dan sebagian yang lain tidak ditegakkan  agar mereka semakin kaya. Inilah keadaan paling chaos dalam praktek kehidupan bernegara.

Sekarang mereka telah belajar bagaimana merancang situasi ketidakpastian dan chaos tersebut. Melalui omnibuslaw mereka telah secara efektif menyisir UU yang tidak menguntungkan bisnis mereka, mengambi pasal pasal dalam 70 an undang undang yang dapat memperkaya oligarki kekuasan dan membuang pasal yang dipandang menghambat, yang seringkali itu adalah kepentingan orang banyak. Itulah omnibuslaw. 

Dalam dua dekade transisi yang chaos ini para konglomerat busuk, taipan kelas kakap menjadi semakin kaya raya. Mereka tak tersentuh hukum, mereka menguasai politik secara penuh. Uang terkonsentrasi pada segelintir orang kaya. Sebagian besar kekayaan dikuasai segelintir konglomerat. Kekayaan empat orang kaya Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta penduduk, koefisien gini meningkat, yang kaya makin kaya, bandar makin kaya. Rakyat makin miskin.

Penulis adalah Peniliti Pada Asosiasi Ekonmi dan Politik Indonesia (AEPI)

Komentar

Loading...