Unduh Aplikasi

DITUDING TAK SERIUS SELESAIKAN WADUK KEUREUTO

Cek Mad: Karimun Usman Kurang Menghargai Hasil Kerja Pemkab Aceh Utara

Cek Mad: Karimun Usman Kurang Menghargai Hasil Kerja Pemkab Aceh Utara
Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib

ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membantah Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh Karimun Usman yang menyebutkan Pemkab setempat tidak serius menyelesaikan pembangunan Waduk Keureuto di Lhoksukon.

“Pernyataan Karimun Usman kurang menghargai hasil kerja Pemkab bersama Forkopimda Aceh Utara dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Wilayah Hukum Pemkab Aceh Utara,” kata Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib melalui Kabag Humas Setdakab Aceh Utara Andree Prayuda kepada AJNN, Selasa (18/12).

Baca: Pemkab Aceh Utara Tak Serius Selesaikan Waduk Keureuto

Sambung Andree, perlu dipahami bahwa pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 adalah Badan Pertanahan Nasional. Pemkab bersama Forkopimda, SKPK terkait, Muspika dan Perangkat Desa, hanya memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas BPN tersebut.

“Harga ganti rugi tanah ditentukan oleh lembaga independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Pelaksana pengadaan tanah membayar harga ganti rugi tanah sesuai hasil penilaian yang disampaikan oleh KJPP,” ungkap Andre.

 Menurutnya, Karimun tidak memberi penjelasan yang tegas terhadap pernyataannya tentang HGU yang menurutnya tidak boleh diganti rugi.

Dugaan Karimun terhadap adanya masyarakat yang dinilai dipengaruhi oleh orang-orang tertentu untuk tetap bertahan di areal lokasi proyek yang tanahnya belum dibayar ganti rugi patut dipertanyakan.

“Masyarakat yang mana dan orang-orang tertentu itu siapa, kami sangat senang bila Pak Karimun bisa bersama-sama datang melihatnya langsung ke lapangan,” ungkap Andre.

Sambungnya, Pemkab Aceh Utara sangat mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut, karena manfaatnya sangat besar kepada masyarakat Aceh Utara.

Pemkab juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi dan pihak terkait lainnya apabila ada hal-hal yang diperkirakan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan proyek itu.

“Bahkan apabila adanya keterbatasan kemampuan Pemkab Aceh Utara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait kelancaran pelaksanaan proyek tersebut. Termasuk persoalan ganti rugi tanah, maka Pemkab Aceh Utara selalu berkonsultasi dengan pihak Provinsi dan meminta agar pihak Provinsi dapat mengambil penyelesaiannya,” pungkas Kabag Humas Aceh Utara.

Komentar

Loading...