Unduh Aplikasi

Catatan KPK Terkait Pengelolaan Dana Desa di Aceh

Catatan KPK Terkait Pengelolaan Dana Desa di Aceh
Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah II KPK RI, Asep Rahmat Suwanda, saat memberikan sambutan pada peluncuran sistem aplikasi perizinan (Sapa) dan sosialisasi sistem informasi E-Perizinan di Anjong Mon Mata. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah II KPK RI, Asep Rahmat Suwanda mengungkapkan masih ada 40 persen desa di Aceh yang belum menggunakan sistem informasi pengelolaan dana desa.

"Aceh masih 60 persen desa yang menggunakan aplikasi itu, artinya ada 40 persen desa yang belum menerapkan sistem itu, jadi masih ada yang manual, artinya ini kan rawan, karena tidak terbaca laporannya ke kami," kata Asep Rahmat Suwanda, usai menghadiri peluncuran sistem aplikasi perizinan (Sapa) dan sosialisasi sistem informasi E-Perizinan di Anjong Mon Mata, Selasa (24/10).

Untuk itu, ia mendorong agar Pemerintah Aceh mendorong pemkab/kota agar berkoodinasi dengan desa-desa yang belum menggunakan sistem itu untuk segera menerapkan sistem tersebut, karena tanpa sistem itu pihaknya sulit mengawasi dana desa yang jumlahnya semakin besar.

"KPK sudah memberikan catatan-catatan terkait resiko penyelewengan dana desa, karena jumlahnya yang cukup banyak dan akan terus bertambah," ujarnya.

Menurutnya pengawasan dana desa tidak perlu mengaudit satu per satu, tetapi cukup melakukan monitoring terhadap laporan keuangan, kemudian baru dipilih desa-desa mana yang rentang penyelewengan.

"KPK baru mendorong itu untuk pengawasan dana desa, lewat inspektorat harusnya kita bisa tahu kondisi seperti apa. Ini merupakan permintaan khusus KPK ke Inspektorat, dan KPK sudah menyurati ke seluruh desa di Indonesia, termasuk memberikan semacam panduan penggunaan dana desa," ungkapnya.

Ia mengungkapkan laporan pengaduan dana desa secara umum cukup banyak, bahkan bisa dikategorikan panen masalah.

"Dalam konstek penegakan hukumnya, kami tidak mempunyai kewenangan, karena aparat desa bukan penyelenggaran negara. Makanya untuk penyelesaian penegakan hukum itu diserahkan ke polisian dan kejaksaan," ujarnya.

Komentar

Loading...