Unduh Aplikasi

Carut Marut Pengadaan APBA 2019 di Dinas Pendidikan Aceh

Carut Marut Pengadaan APBA 2019 di Dinas Pendidikan Aceh
Kantor Dinas Pendidikan Aceh. Foto: AJNN/Nazar Ahadi

BANDA ACEH - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia telah melakukan audit atas laporan keuangan Aceh tahun anggaran 2019, dengan laporan hasil pemeriksaan bernomor 24.A/LHP/XVIII.BAC/06/2020, tanggal 29 Juni 2020.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019 pada halaman 129 tersebut, hal menonjol yang menjadi temuan BPK yaitu tunggakan pembayaran atas paket pengadaan pada Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp 33,8 miliar.

Disebutkan dalam laporan itu bahwa pada tahun anggaran 2019 terdapat pengadaan server UNBK SMA/SMK, alat media publikasi dan sosialisasi informasi digital SMA, serta media pembelajaran multimedia interaktif SMA/SMK oleh penyedia jasa PT Trikreasindo Mandiri Sentosa yang telah selesai pelaksanaannya, namun belum dibayarkan senilai Rp 33.802. 018.000,-.

Berdasarkan informasi berupa dokumen surat yang dikirimkan oleh kepala Dinas Pendidikan Aceh, Rachmat Fitri HD kepada Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah pada tanggal 15 September 2020 terdapat informasi baru mengenai tunggakan Dinas Pendidikan Aceh atas paket pekerjaan di tahun anggaran 2019 sebesar Rp 95,3 miliar.

Tunggakan itu berupa paket pekerjaan pengadaan alat media publikasi dan sosialisasi informasi digital SMA, pengadaan alat media pembelajaran multimedia interaktif SMA, pengadaan alat media pembelajaran multimedia interaktif SMK, pengadaan server UNBK SMA/SMK, pengadaan mobiler siswa, guru, perpustakaan SMA/SMK/SLB dan lembaga sertifikasi profesi (LSP) SMK, paket perencanaan yang merupakan produk DED untuk pekerjaan fisik tahun anggaran 2019, dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan.

Dok AJNN

Dalam suratnya kepada Sekda Aceh, Kadis Pendidikan Aceh menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya paket pekerjaan di tahun 2019 yang belum terselesaikan pembayarannya, dengan ini kami sampaikan bahwa pada kegiatan APBA-P Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan pembayarannya.

Lebih lanjut, Rachmat Fitri menjelaskan bahwa keseluruhan kegiatan yang tertunggak pembayarannya tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga.

“Keseluruhan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga, namun belum terlaksanakan pembayarannya pada akhir bulan Desember 2019 akibat tidak cukup waktu,” tulis Rachmat Fitri dalam suratnya.

Kemudian Kadis Pendidikan Aceh ini memohon kepada Sekda Aceh agar tunggakan tersebut dapat dibayarkan.

“Dengan ini, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat dibayarkan kembali pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp 95.347.907.960,- sesuai dengan rincian terlampir,” tulis Kadis Pendidikan Aceh dalam suratnya.

Surat tersebut juga turut ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Inspektur Aceh, Kepala Bappeda Aceh dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Selain itu, AJNN ini juga memperoleh informasi berupa surat Kadis Pendidikan Aceh tertanggal 8 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Kacabdin se-Aceh perihal permohonan pendamping lapangan/lokasi.

Surat Rachmat Fitri ini merupakan respon atas surat Inspektrur Aceh tanggal 7 Desember 2020 tentang permintaan pendamping dalam rangka verifikasi dan telaah terhadap dokumen administrasi paket pekerja yang belum terbayarkan pada tahun anggatan 2019 pada Dinas Pendidikan Aceh yang tersebar pada SMA/SMK/SLB di 23 Kabupaten/Kota.

Dok AJNN

Juga disebutkan bahwa tim auditor dan Inspektorat Aceh akan melakukan pemeriksaan ke sekolah - sekolah terhadap pekerjaan yang belum terbayarkan tersebut.

Sementara itu, Kepada Inspektorat Aceh, Zulkifly ketika dikonfirmasi AJNN membenarkan bahwa saat ini timnya sedang turun kelapangan untuk melakukan verifikasi dan telaah di lapangan.

“Dalam proses lagi turun ke lapangan bang, tim auditor masih di lapangan,” kata Zulkifly, Sabtu (19/12).

Belum selesai cerita terkait carut marut tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga, publik Aceh malah dikejutkan dengan pencopotan Rachmat Fitri dari posisi Kadis Pendidikan Aceh. 

Sejauh ini, belum ada informasi yang pasti serta penjelasan dari Pemerintah Aceh penyebab Gubernur Aceh mencopot Rachmat Fitri dari Kepala Dinas Pendidikan. Apakah ada kaitan dengan belum terbayarnya paket pengadaan  pada pihak ketiga sebesar Rp 95,3 miliar?

Komentar

Loading...