Unduh Aplikasi

Cara Mudah Kantongi Dana Desa

Cara Mudah Kantongi Dana Desa
Ilustrasi: istock.

NEGARA tak boleh kalah dengan pejabat. Saat seorang pejabat bertindak dengan mengabaikan sejumlah kepatutan, maka negara harus hadir melindungi harta rakyatnya. Tidak terkecuali saat seorang bupati memerintahkan aparaturnya untuk bertindak di luar kewajaran. 

Seperti yang terjadi di Aceh Tenggara saat Bupati Raidin Pinim memberikan restu kepada ratusan kepala desa untuk berangkat menjalani bimbingan teknis ke Nusa Tenggara Barat. Mereka berangkat menggunakan dana masing-masing desa sebesar Rp 30 juta. Jika ditotal, angka untuk menggelar bimbingan teknis ini mencapai miliaran rupiah. 

Perintah itu bukan saja tidak wajar, namun juga penuh dengan indikasi kecurangan untuk memanfaatkan uang negara tidak sesuai dengan peruntukan. Padahal dana desa itu seharusnya digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa.  

Dorongan bupati untuk memberangkatkan seluruh kepala desa itu juga sulit untuk dipahami. Terutama saat acara itu digadang-gadang sebagai media mempelajari dunia kepariwisataan untuk diterapkan di desa masing-masing.  

Dorongan yang seolah-olah mulia ini--untuk memajukan dunia pariwisata di Aceh Tenggara--hanyalah omong kosong. Lihat saja hasilnya, nanti, beberapa bulan setelah hari ini, apakah benar desa-desa yang ada di Aceh Tenggara, di pengunungan Leuser, mampu mengelola pariwisata lebih baik dengan mengadopsi hasil bimbingan teknis di kawasan pantai?

Acara bimtek gagah-gagahan ini persis seperti yang terjadi di Aceh Barat. Saat itu, polisi menangkap tangan lima orang dengan barang bukti uang sebesar Rp 900 juta di sebuah hotel di Meulaboh. Uang ini adalah hasil kumpul-kumpul dana desa Rp 20 juta dari seluruh desa di Aceh Barat untuk menggelar bimbingan teknis di Kepulauan Riau. 

Tentu saja kita tak berharap kasus di Aceh Barat berulang di Aceh Tenggara. Komisi Pemberantasan Korupsi harus melihat rencana bimtek ke Nusa Tenggara Barat ini sebagai dugaan kejahatan yang serius dan menjadi bancakan segelintir orang. Jika tidak, hal-hal ini akan terus berulang di daerah-daerah lain oleh orang-orang di Jakarta yang memiliki akses terhadap kekuasaan. 

Lagi pula, berangkat ke Nusa Tenggara Barat dari Aceh bermodalkan Rp 15 juta per orang sudah cukup mewah. Mereka bisa naik pesawat dengan bagasi 20 kilogram, menginap di hotel berbintang empat, menyewa kendaraan, dan menikmati makan siang dan malam yang pantas.

Jika satu desa dipungut Rp 30 juta oleh penyelenggara bimtek, sisa Rp 15 juta, setelah dikalikan dengan jumlah desa yang ada di Aceh Tenggara, siapa pula yang mengantongi? Lemak nian. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...