Unduh Aplikasi

Bisma Yadhi Putra

Cara demokrasi dikenali

Cara demokrasi dikenali
Bisma, Foto. Dok Bisma

HANYA dalam hitungan menit setelah kematiannya diumumkan, Michael Jackson meraup pendapatan fantastis. Radio-radio di banyak negara memutar lagu-lagunya. Jutaan orang ke toko musik untuk membeli album-albumnya dan terjual hingga lebih dari ratusan juta kopi di seluruh dunia. Angka download di internet juga naik drastis. Sebuah artikel mengabarkan lagu “Man In The Mirror” diunduh lebih dari 413.000 kali.


Popularitas dan pendapatan “the world’s greatest entertainer” itu kembali menanjak. “$1billion: That’s how much money Michael Jackson was made since he died,” tulis www.dailymail.co.uk setahun setelah Jackson meninggal. “Laba bersih Michael Jackson lebih besar daripada saat ia masih hidup,” sebut artikel lain. Maka kemudian muncullah istilah “in death as in life”.


Kepergiannya memicu kesedihan global. Beberapa penggemar fanatik mengekspresikan rasa belasungkawa dengan meniru gaya bernyanyi dan menari Jackson. Bahkan ada yang bilang “ini seperti ketika Kennedy dibunuh”. Dia selalu dikenang sebagai “consummate entertainer”. Orang-orang terus mencari karya-karya lamanya dengan antusiasme sama seperti memburu album-album baru para musisi yang masih hidup.


Peristiwa itu jauh berbeda ketika Robert Alan Dahl, profesor ilmu politik yang telah banyak berkontribusi pada agenda demokratisasi dunia, meninggal dunia pada 5 Februari 2014. Tidak ada lonjakan drastis pada penjualan buku-bukunya. Media massa—yang mendapat jaminan kebebasan beroperasi oleh sistem demokrasi—tidak memberitakannya seramai kematian Jackson. Ternyata ketenaran penghibur lebih kuat daripada ilmuwan. Media menganggap orang-orang di seluruh dunia lebih baik tahu peristiwa meninggalnya seorang penyanyi daripada seorang pemikir politik.


Padahal Dahl adalah “salah satu pencipta tersohor teori demokrasi abad ke-20” (Liddle, 2011). Banyak orang tentu lebih mengenal “Heal The World” ketimbang istilah polyarchy. Para ilmuwan dan apa yang dihasilkannya dianggap sama sekali tidak penting meskipun niat berpikir mereka untuk memberi manfaat bagi kehidupan banyak orang.


Musik pop dan demokrasi sama-sama populer. Keduanya membuat banyak orang di berbagai negara terhibur. Sebagaimana pop, demokrasi juga menuntut biaya wajib yang harus dikeluarkan agar bisa dinikmati. Bahkan darah menjadi “biaya” itu. Kita telah menyaksikan bagaimana demi demokrasi banyak orang rela pasang badan ditembaki militer—baik dengan gas air mata hingga peluru baja—yang melindungi rezim antidemokrasi.


Perjuangan untuk demokrasi malah juga memicu perang saudara antara pendukung dan penolak rezim. Sipil bertempur dengan sipil. “Sejarah mencatat bahwa jutaan umat manusia telah dengan sukarela tampil dan mengorbankan nyawa dalam rangka memperjuangkan demokrasi,” tulis seorang politikus ulung di Indonesia dalam kata pengantar sebuah buku. Indonesia juga memiliki sejarah seperti itu ketika rakyat bersatu melawan rezim antidemokrasi yang dikendalikan pendiri parpol tempat politikus ulung tersebut bernaung.


Kegembiraan terkait pop muncul saat setiap orang merasa terhibur bahkan ikut bernyanyi, sedangkan demokrasi akan menggembirakan tatkala setiap orang bisa menyelenggarakan hak-hak individu dan komunitasnya. Berpendapat atau menyampaikan kritik tentang isu-isu publik dan mengontrol pemerintahan, baik dengan orasi atau lewat tulisan di media massa, adalah hak yang dituntut di mana-mana. Saat hak yang dituntut tersebut telah terjamin, selanjutnya akan menyala tuntutan terhadap hak-hak lainnya. Akan muncul perasaan bahagia dan lega ketika kebebasan menuntut tidak dilarang, meski yang dituntut pada sistem adalah soal ketidakbahagiaan mereka atas penyelenggaraan negara. Di sisi lain, mempelajari pop adalah soal mendengar lalu menilai.


Sementara mempelajari demokrasi adalah soal membaca, menganalisis, dan menilai. Secara fisiologis, untuk mengetahui kualitas sebuah musik hanya organ telinga yang diandalkan, sedangkan sistem politik harus melibatkan mata dan telinga. Membaca dan mendengar harus disertakan. Penggunaan organ tubuh dalam mempelajari dua hal tersebut berbeda. Meski proses mengenali demokrasi juga dapat dilakukan dengan mendengar, tetapi membaca lebih penting. Lebih lengkap informasi di dalam teks ketimbang ceramah-ceramah sebab para pembicara hanya akan menyampaikan sedikit penjelasan dan tidak memberi gambaran menyeluruh tentang demokrasi. Idealnya menganalisis teks-teks tentang demokrasi atau demokratisasi lebih didahulukan ketimbang mendengar promosi lisan. Membaca dijadikan metode primer. Namun meskipun seseorang telah terlebih dahulu menerima ulasan tentang demokrasi dari diskusi atau pembicaraan, hendaknya ia mengiringinya dengan membaca. Setelah tahapan tersebutlah penilaian dibangun. Tidak boleh suatu ceramah tentang sistem politik dipercaya langsung alias mentah-mentah.


Pesona Promotor Demokrasi


Masalahnya jarang sekali demokrasi dipromosikan kepada masyarakat luas lewat ajakan membaca dan menelaah buku-buku atau artikel-artikel karangan para arsitek demokrasi. Banyak orang belajar berdemokrasi tidak diawali dengan mempelajari demokrasi. “Mempelajari demokrasi” adalah soal menelaah literatur-literatur demokrasi untuk memperoleh keterangan secara mendalam sehingga kemudian dihasilkan penilaian apakah demokrasi itu benar-benar manjur sebagai sistem politik dan harus diterima, atau sebaliknya, kita harus mengubah pernyataan politikus ulung pemuja demokrasi tadi menjadi “Demokrasi secara universal adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan sistem pengorganisasian masyarakat paling buruk yang pernah dibuat oleh manusia”.


Sementara “belajar berdemokrasi” adalah mempraktikkan demokrasi setelah ia disetujui sebagai sistem ideal. Artinya, belajar berdemokrasi adalah tahapan yang dilakukan setelah mempelajari demokrasi. Dan tahap pertama itulah yang dilompati begitu saja oleh banyak orang yang memutuskan untuk mendukung demokrasi.


Ini membuktikan bahwa teoretikus demokrasi dianggap tidak lebih penting daripada demokrasi. Beli dan nikmati gaunnya, persetan dengan siapa pendesainnya. Penghasil ide bukan apa-apa ketimbang idenya. Meski selalu membaca sejumlah teks, tapi para promotor tidak menganjurkan metode mengenali demokrasi seperti yang ditempuhnya sendiri. Pengetahuan tentang demokrasi bisa diperoleh dari para ahli atau intelektual. Mereka dianggap memiliki “legalitas”—sehingga menjadi yang terpercaya—untuk berbicara mengenai teori dan praktik demokrasi sehari-hari. Intelektual dijadikan sebagai sumber formal untuk mendapatkan ulasan tentang demokrasi, sehingga pengetahuan yang didapat bukan dari pihak berpredikat intelektual dianggap sebagai pemerolehan secara nonformal.


Jika seorang supir truk mendapatkan beberapa informasi mengenai demokrasi dari para intelektual dan kemudian menyampaikannya kepada seorang petani, maka oleh petani tersebut ia dianggap sebagai sumber nonformal atau “mulut kedua”. Masalahnya sumber formal itu juga lebih suka mempromosikan demokrasi melalui metode nonformal. Mereka tidak mendorong gerakan mempelajari demokrasi lewat membaca.


Demokrasi lebih banyak dipromosikan secara verbal di ruang-ruang sosial atau berbagai seminar. Pada masyarakat dengan kebiasaan lebih suka mendengar, verbalisasi demokrasi dijadikan sumber utama untuk memperoleh pengertian. Namun di luar faktor kebiasaan para promotor itu, kita harus pula memahami faktor-faktor lain yang menyebabkan mengapa masyarakat tidak mempelajari demokrasi dengan membaca. Biasanya, dalam keluarga berpendapatan rendah membeli buku-buku bukan kegemaran dan kebutuhan.


Terlebih bagi mereka yang mengalami alienasi dalam proses produksi di mana tubuh lebih banyak tergunakan untuk bekerja sehingga semakin lenyap waktu mengaktualisasi diri sebagai manusia, seperti berolahraga, berlibur, belajar, atau membaca. Lagian belum tentu apa yang dibaca dapat dipahami sebab untuk mengerti teori atau data yang diulas diperlukan daya pikir akademis memadai. Namun ada kendala paling mendasar, yakni kemalasan membaca yang mengidap masyarakat. Karakter masyarakat yang lebih suka mendengar ketimbang membaca sulit diubah. Mungkin faktor ekonomis dan sosiologis inilah yang mendorong para promotor demokrasi lebih mengutamakan metode verbal. Dan masyarakat tidak mau ambil pusing dengan membaca buku-buku ilmu politik.


Namun kita harus menilai secara realistis bahwa sama sekali tak masuk akal jika orang yang tak mempelajari demokrasi dengan membaca harus melulu didakwa keliru dalam—atau tak layak—berdemokrasi. Sama halnya dengan orang yang berpolitik tetapi tidak memulainya dengan mempelajari ilmu politik di universitas. Kita tahu semakin hari semakin banyak orang yang suka berpolitik, misalnya terlibat dalam kompetisi kekuasaan, mengkritik cara kotanya dibangun, mengevaluasi pemerintah, mengadvokasi lahirnya kebijakan penyelamatan ekosistem, dan sebagainya. Maka tak aneh jika kebanyakan orang yang berpolitik tidak mengenal nama banyak pemikir atau filsuf politik, baik yang di masa klasik dan kontemporer. Seorang politikus non-ilmu politik lebih banyak mengenal politikus-politikus daripada ilmuwan politik. Dan mungkin mereka akan menyanggah dengan berkata: “Tidak juga, kami mengenal dan dekat dengan banyak pengamat politik yang sering tampil di televisi”.


Jika memang demikian, mereka harus dijelaskan soal perbedaan antara komentator dengan ilmuwan. Komentator politik biasanya lebih menyibukkan diri mengamati dan mengomentari isu-isu minor seperti pemilu, kepartaian, pertikaian atau “tarik menarik politik” di internal sebuah parpol. Semua itu merupakan isu-isu yang sehari-hari diberitakan media massa sehingga seolah-olah menjadi inti politik sebenarnya. Seolah-olah kalau bicara soal rumah tangga sebuah partai politik dia sudah memberi manfaat bagi kecerdasan jangka panjang banyak orang. Yang dibahas biasanya tegangan antara elite A dengan B baik di internal satu parpol atau antarparpol. Tidak beda dengan berita retaknya rumah tangga para selebriti karena faktor orang ketiga. Manfaat apa yang bisa Anda ambil dari berita seperti itu?


Selain itu, kalau ada praktik-praktik menyimpang dalam sistem politik yang tengah beroperasi, para komentator politik biasanya mengajukan analisis dangkal bahwa faktor-faktor di luar rancangan atau konsepsi sistemlah yang salah. Berbeda dengan ilmuwan-filsuf politik yang tak akan segan-segan menganalisis secara mengakar sehingga akan menyimpulkan sistemlah yang cacat sehingga menyebabkan munculnya praktik-praktik menyimpang. Term yang digunakan akan berbeda: komentator menggunakan “kecacatan dalam sistem” dan pemikir memilih “kecacatan sistem”. Dengan cara berpikir yang mengakarlah kita bisa sampai pada keputusan untuk menilai demokrasi sebagai sistem politik yang cacat dan tidak manjur untuk memakmurkan dan memartabatkan banyak orang. Komentator juga berpikir dan pemikir juga berkomentar, tapi yang dihasilkan beda kualitasnya. Keduanya pun punya tujuan berbeda dalam mengamati politik.


Ilmuwan-filsuf akan mengajukan ide-ide perbaikan politik secara komprehensif, tetapi pengamat hanya menganalisis persoalan dan menawarkan perbaikan di lingkup isu-isu minor saja. Membahas si A akan mudah didepak oleh si B jika tidak mampu merangkul si C dan melemahkan si D sebagai rekan si B adalah perbincangan sempit dalam politik yang sebenarnya tidak penting bagi nasib rakyat. Politik tidak sesempit itu. Para pengamat atau komentator politik sehari-hari sebenarnya membahas hal kecil dalam lapangan politik. Ketika demokrasi ternyata lebih banyak memunculkan keributan tentang hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan rakyat, maka praktik demokrasi sehari-hari sebenarnya telah mengasingkan rakyat sebagai pihak yang katanya harus diutamakan. Namun penganalisis tegangan-tegangan dalam isu-isu kecil politik lebih disukai media. Dan publik juga lebih suka pada para komentator.


Menggugat Demokrasi


Hal ini lantas memengaruhi kesadaran banyak orang bahwa tidak ada gunanya menggugat sistem karena yang harus diperhatikan adalah kejadian-kejadian di dalam praktik sistem tersebut. Tidak perlu mengkaji lagi secara mendalam apakah demokrasi manjur atau tidak karena yang lebih penting bagi banyak orang adalah kemauan mendiskusikan isu-isu yang diulas para komentator dan disiarkan media. Bukan konsepsi demokrasi yang harus dibedah dan digugat, tapi informasi-informasi politik praktis yang lebih penting dikumpulkan. Begitu kira-kira. Akibatnya terjadilah penerimaan demokrasi secara mentah-mentah. Dan ini akan semakin menjauhkan seseorang dari kemampuan untuk melihat kelemahan-kelemahan sistem politik itu. Pengetahuan adalah alat untuk mendiagnosis gejala-gejala. Tanpa pengetahuan seseorang akan menerima secara sukarela sebuah penyakit yang ditawarkan padanya.


Oleh media, para pengamat politik juga diposisikan sebagai promotor utama demokrasi. Dan tentu saja mereka hanya mengulas keunggulan-keunggulan demokrasi sambil menyembunyikan rapat-rapat cacat intrinsiknya. Seperti iklan makanan, yang disampaikan tentu hal-hal baik saja: bahwa demokrasi itu bukan hanya layak konsumsi, tetapi juga memberi jaminan kelezatan, menyehatkan, bahkan umur panjang. Ditambah lagi upaya meyakinkan banyak orang dengan kalimat yang seolah-olah begitu realistis: demokrasi bukan makanan yang enak, tetapi ia terenak di antara yang tidak enak. Lantas banyak orang memandangnya sebagai sistem politik yang tidak perlu digugat lagi. Ramai-ramai mengunyahnya mentah-mentah. Seperti kasus anak-anak yang jajan sembarangan, kemudian terjadilah keracunan massal.


Ketika dalam pelaksanaan demokrasi mulai terlihat kecacatan-kecacatannya, para penganjur demokrasi semata menunjuk para elite sebagai satu-satunya faktor atau tersangka utama yang patut didakwa atas kerusakan sistem tersebut. Jargon dangkal yang kerap dimunculkan adalah “Demokrasi dibajak para elite”. Ini akan diamini juga oleh banyak orang. Tidak ada yang salah dengan anggapan itu. Saya selalu setuju kalau ada yang bilang elite politik itu berengsek. Namun yang sebenarnya menjadi pangkal kerusakan demokrasi ada pada rancangannya sendiri, yakni ketika pemilu dijadikan mekanisme wajib untuk menyeleksi para penggerak institusi-institusi demokrasi. Dari pemilu, masuklah “hama-hama demokrasi”. Demokrasi memberi tempat bagi orang-orang berengsek yang membuat kita jengkel. Demokrasi menyediakan pintu bagi para pembajak untuk membajak dirinya sendiri. Demokrasi akan rusak ketika dioperasikan.


Jadi kita harus bertanya pada diri sendiri: ketika aku sedang berdemokrasi dan hidup bersamanya, benarkah aku sudah betul-betul mengenali dirinya? Betapa berbahayanya mengajak kencan seseorang yang belum dikenali. Saat terjaga dari tidur, Anda melihat ia sudah tidak lagi di ranjang dan membawa kabur isi dompet, dan mungkin saja satu atau beberapa organ tubuh Anda. Dia mencurinya. Yang menjadi masalah, Anda tidak lagi memiliki cukup tenaga untuk mengejarnya karena energi sudah terkuras semalaman. Lutut Anda sudah lemas. Seandainya demokrasi itu dipelajari terlebih dahulu sebelum dikencani, Anda akan mendapati mitos, utopisme, “kelemahan intrinsik”, atau cacat serius pada dirinya.


Ada ungkapan “demokrasi bukanlah sesuatu yang kita ketahui tetapi apa yang kita kerjakan”. Bukankah mengerjakan sesuatu yang tidak dipahami akan membuat kita melakukan berbagai tindakan keliru? Lebih-lebih lagi ketika ternyata yang hendak dijalankan itu merupakan sesuatu yang pada dasarnya keliru.


"Penulis adalah Alumnus Program Studi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe.


Komentar

Loading...