Unduh Aplikasi

BW Dilaporkan ke Peradi atas Dugaan Pelanggaran Etik Advokat

BW Dilaporkan ke Peradi atas Dugaan Pelanggaran Etik Advokat
Advokat Indonesia Maju laporkan Bambang Widjajanto ke Peradi. Foto: Ricky Febrian/kumparan

JAKARTA - Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjajanto (BW), dilaporkan Advokat Indonesia Maju (AIM) ke Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia). BW diduga melanggar kode etik profesi advokat, karena menjadi kuasa hukum Prabowo-Sandi, namun masih menjabat sebagai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI.

“Pada 22 Mei 2019 rekan sejawat (Bambang Widjojanto) menandatangani dan menerima kuasa dari Prabowo-Sandi. Saat bersamaan, rekan sejawat yang terhormat masih menjabat sebagai Ketua Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP Pemprov DKI, menurut UU di pasal 4 tidak dibenarkan, menurut kode etik juga tidak dibenarkan,” kata Sandi Situngkir, pelapor yang memberi kuasa pada AIM, di hadapan Ketua Umum Peradi, Fauzie Hasibuan, di Slipi Tower, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Kamis (13/6).

Alasan lain, para advokat yang tergabung dengan AIM ini ingin melihat para advokat yang lebih senior menjaga marwah dari profesi mereka.

Poin berikutnya adalah, BW juga dinilai telah mengkerdilkan posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyebut institusi tersebut sebagai bagian dari rezim yang korup. Hal tersebut diucapkannya saat mendaftarkan gugatan sengketa pilpres ke MK.

“Kami juga temukan fakta, yang bersangkutan menyampaikan upaya mengkerdilkan lembaga peradilan, karena ketika melakukan pendaftaran permohonan terkait PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Pilpres 2019, yang bersangkutan mempresepsikan MK sebagai lembaga peradilan adalah rezim korup,” kata Sandi.

“Dalam posisi itu yang bersangkutan menjabat sebagai advokat dan TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan),” sambungnya.

Terakhir, Sandi juga menuduh BW tidak sesuai dengan yang diucapkan perihal perjuangan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Karena, sebagai anggota TGUPP yang menerima gaji, BW meninggalkan posisinya untuk membela Prabowo-Sandi.

“Ternyata dengan menerima Rp 41 juta koma sekian kemudian meninggalkan pekerjaan berikut, dia tidak menggambarkan diri sesungguhnya,” tutup Sandi.

Bambang Widjojanto terdaftar sebagai anggota Peradi sejak 2009. Ia hanya mengambil cuti saat bertugas sebagai Wakil Ketua KPK.

Mengenai jabatan BW di TGUPP, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan mantan Wakil Ketua KPK itu sedang masa cuti. Selama cuti, Bambang tidak menerima gaji.

iPustakaAceh

Komentar

Loading...