Unduh Aplikasi

Bustami Hamzah Meluruskan Pemahaman Keliru Pengelolaan DAK

Bustami Hamzah Meluruskan Pemahaman Keliru Pengelolaan DAK
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Bustami

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Bustami Hamzah menyebutkan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 345.720.241.000, jumlah tersbut meningkat  dari tahun sebelumnya yang besarannya hanya Rp 313.719.075.000. DAK Fisik  tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: DAK Reguler, DAK Penugasan,  dan DAK Affirmasi.

Bustami merincikan, tahun ini, DAK Fisik terdiri dari 11 bidang yang dikelola 10 SKPA, meliputi:
1. Dinas Pendidikan dengan pagu Rp 194.640.188.000 yang terbagi dalam tiga bidang
2. RSIA dengan pagu satu bidang Rp.677.896.000 dalam satu bidang
3. Dinas Kesehatan dengan pagu sebesar Rp.36.946.169.000 terbagi dalam dua bidang
4. RSUZA dengan pagu sebesar 6.315.436.000 dalam satu bidang
5. Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan pagu Rp 14.250.000.000 yang terbagi dalam satu bidang
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan satu bidang
7. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pagu Rp 7.139.242.000 dalam bidang
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan pagu Rp 72.622.197.000 terbagi dalam dua bidang
9. Dinas Pengairan dengan pagu Rp 6.426.751.000 dalam satu bidang
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 6.702.362.000 dalam satu bidang

Dikatakan Bustami, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer dan Dana Desa, penyaluran DAK Fisik dilakukan oleh KPPN dalam tiga tahap, yaitu Tahap 1 sebesar 25% (paling lambat tanggal 21 Juli), Tahap II sebesar 45% (paling lambat 21 Oktober),  dan Tahap III (paling lambat 15 Desember) sebesar selisih antara dana yang telah diterima RKUA dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk menyelesaikan kegiatan.

Persyaratan penyaluran tahap I adalah Qanun APBA 2019, laporan penyerapan dana dan capaian output tahun 2018 yang telah direvieu oleh Inspektorat Aceh, rencana kegiatan yang telah disetuji K/L Teknis dan daftar kontrak kegiatan. 

"Khusus untuk daftar kontrak kegiatan merupakan kewajiban masing-masing SKPA untuk menginputnya secara online ke aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) milik Kementerian Keuangan," jelasnya.

Kata dia, SKPA pengelola DAK Fisik telah mendapatkan pelatihan, username dan password OMSPAN. Bimbingan teknis penyaluran DAK Fisik Tahap 1, terakhir kali telah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 di Gedung keuangan negara Banda Aceh. Dari hasil pantauan OMSPAN sampai dengan Sabtu tanggal 11 Mei 2018 baru beberapa SKPA yang mulai menginput, yaitu Dinas Pendidikan, RSIA dan RSUZA, sementara SKPA lainnya masih kosong.

Bustami menyebutkan Bendahara Umum Aceh sampai saat ini belum menerima transferan dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 dari Bendahara Umum Negara, sehingga setiap pengajuan SPM dari SKPA untuk kegiatan/pekerjaan dengan sumber dana DAK Fisik belum dapat dilakukan pembayaran sampai dengan SKPA yang bersangkutan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

"Penggunaan sumber dana lain yang ada di kas daerah  untuk membiayai DAK Fisik kami hindari dengan seksama, disebabkan sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sampaikan dengan PMK Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer dan Dana Desa, menganut mekanisme hangus. Artinya, SKPA atau bidang yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen penyaluran, dana DAK Fisik tahap yang bersangkutan dan tahap selanjutnya atau yang penyalurannya sekaligus tidak disalurkan," jelasnya.

Adapun posisi kas/setara kas siap pakai Pemerintah Aceh per 10 Mei 2019 adalah sebesar Rp 3.097.628.702.940. Bendahara Umum Aceh dari sisi pengeluaran belanja pemerintah telah mengelontorkan Rp 2.328.899.343.492, sampai dengan 10 Mei 2019. 

(ADV)

Komentar

Loading...