Unduh Aplikasi

Buruh Aceh Tolak Pengesahan Omnibus Law dan PHK Massal

Buruh Aceh Tolak Pengesahan Omnibus Law dan PHK Massal
Buruh Aceh melakukan aksi tolak Omnibus Law. Foto: AJNN/Tommy

BANDA ACEH - Sejumlah buruh Aceh kembali menolak pengesahan Omnibus Law dan PHK massal dan menuntut perusahaan untuk membayar upah buruh yang dirumahkan.

Tuntutan tersebut disampaikan anggota serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh saat melakukan unjuk rasa di gedung DPRA, Selasa (25/8).

Dalam penyampaian Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law karena tidak keterpihakan terhadap buruh. Bahkan berpotensi mengakibatkan terjadinya perbudakan modern.

"Pada faktanya Omnibus Law cipta kerja telah menghilangkan kepastian kerja dan kesejahteraan pekerja," kata ketua Aliansi Buruh Aceh, Syaiful Mar.

Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah Aceh untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahan dan menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi para pekerja seperti korban PHK dan dirumahkan.

"Kondisi pekerja selama pendemi Covid 19 carut marut. Sebanyak 3.880 pekerja yang di Aceh yang terkena PHK. Kemudian juga ada empat ribu lebih pekerja yang dirumahkan. Dimana perusahaan mengambil keputusan sepihak dengan merumahkan ribuan buruh tanpa dibayar upah," ujarnya.

Atas permasalahan ketenagakerjaan ini, pihaknya mendesak DPRA menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah Aceh  khususnya instansi dinas ketenagakerjaan dan pengawasan TKA di Aceh

"Kami meminta agar pemerintah Aceh dan DPRA membuat rekomendasi atas nama buruh dan rakyat Aceh untuk menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja," ungkapnya.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...