Unduh Aplikasi

Bupati Simeulue: PDKS Tidak Bisa Dikembalikan

BANDA ACEH – Terkait tuntutan aksi Aliansi Masyarakat Simeulue Bersatu (AMB) pada Senin (19/10) lalu, serta surat pernyataan anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue yang dilayangkan kepada bupati Simeulue pada Jum’at (23/10) perihal pemutusan Kerja Sama Operasional (KSO) kebun kelapa sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT Kasama Ganda, Bupati Simeulue Riswan NS mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.

(Baca: Berhentikan KSO PDKS, DPRK Surati Bupati Simeulue)

Pasalnya, status kebun plat merah yang sedang dikelola pihak swasta itu sedang tersangkut dengan hukum karena disinyalir ada dugaan korupsi dengan jumlah potensi kerugian negara Rp 51 milyar dan saat ini dalam proses penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Aceh.

“Kita tidak bisa mengambil keputusan sekarang. Semua persoalan PDKS saat ini kita kembalikan ke Kejaksaan Tinggi Aceh yang sedang melakukan penyelidikan. Kita hargai kerja Kejati itu,” ujar Riswan NS saat dihubungi AJNN, Rabu (28/10) lalu.

Riswan NS menambahkan, bahwa kedepan pihaknya akan mencari solusi terbaik terkait permasalahan kebun kelapa sawit milik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) itu.

“Kalau proses hukumnya sudah selesai, baru kita cari cara supaya ada win-win solution. Apakah dikembalikan atau bagaimana?," tambahnya.

Soal tuntutan pengembalian PDKS untuk dikelola oleh daerah, Riswan NS menambahkan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak membenarkan lagi pembiayaan PDKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue.

|MITRO HERIANSYAH

Komentar

Loading...